Pangkas Waktu, Swasta Perlu Dilibatkan dalam Distribusi Vaksin Covid-19

Sementara Pakar Epidemiologi FKM UI, Pandu Riono menilai sah-sah saja jika pemerintah menggandeng pihak lain seperti swasta dan BUMN lainnya untuk proses distribusi dan pelayanan vaksinasi. Namun dia mengingatkan pemerintah tetap harus memegang tanggung jawab.

"Jadi semuanya tetap di bawah koordinasi pemerintah pusat menurut garis-garis besar pemerintah pusat, dan swasta boleh saja terlibat untuk distribusi. Sebenarnya mereka bisa bidding," tuturnya.

Namun Pandu mengingatkan, bukan berarti swasta yang terlibat dalam proses distribusi dan pelayanan vaksinasi mendapatkan hak istimewa. Menurutnya proses vaksinasi tetap harus dijalankan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan pemerintah.

Dia menyarankan agar pemerintah membuka peluang kerjasama per wilayah untuk proses vaksinasi. Tujuannya agar lebih efektif. Dia mencontohkan untuk distribusi vaksin wilayah kepulauan bisa dibuka untuk instansi yang memiliki armada laut yang mumpuni.

Menurutnya pihak swasta maupun BUMN lainnya memiliki kemampuan untuk membantu proses distribusi dan pelayanan vaksinasi. Tidak hanya dalam rantai pasok dingin, tapi juga pelayanan saat vaksinasi.

"Jadi lebih membantu distribusi dan pelayanan, misalnya rumah sakit swasta, ya boleh terlibat, jadi termasuk BUMN," tambahnya.