Strategi Pemerintah Percepat Pemulihan Ekonomi 2021

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Bp. Airlangga Hartarto. (Foto: Satgas Penanganan Covid-19)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengaku telah memiliki sejumlah strategi untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan melakukan reformasi struktural pada 2021. Salah satunya adalah fokus memulihkan kepercayaan konsumen

"Caranya dengan menanamkan usaha mikro pada kegiatan masyarakat dan vaksinasi. Vaksinasi akan dimulai dan akan diberikan secara gratis untuk mencapai kekebalan kelompok 182 juta pada akhir tahun ini," kata dia dalam acara Indonesia Economic Outlook 2021, secara virtual, Senin (8/2/2021).

Kedua, pemerintah telah berkomitmen untuk melanjutkan penanganan Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) di 2021. Adapun alokasi anggaran sekitar Rp619,3 triliun dengan enam prioritas yang sama.

Ketiga, pemerintah akan melaksanakan reformasi struktural melalui penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penerapan standar norma prosedur dan kriteria dengan menggunakan asumsi basis risiko dalam undang-undang ini akan mendorong pemerintah lebih efisien, mudah, dan pasti.

Dalam UU Cipta Kerja, pemerintah juga memberikan fasilitas perlindungan, pemberdayaan, insentif, dan pemberian pembiayaan usah mikro. Sebagaimana diketahui UMKM berperan besar dalam perekonomian Indonesia dan Indonesia memiliki cilemte usaha yang lebih kondusif bagi UMKM.

"Saat ini pemerintah sedang membina pelaksanaan UU Ketenagakerjaan yang terdiri dari 49 RPP dan 5 orang. Semua peraturan ini diharapkan dapat menjadi pedoman pelaksanaan bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan UU Cipatker," jelas Airlangga Hartarto.

Selanjutnya, dalam rangka mendorong inevestasi, pemerintah juga telah menetapkan kebijakan pengaturan investasi yang terbuka untuk semua bisnis yang diajukan kecuali yang tertutup oleh undang-undang.

Pemerintah juga menawarkan berbagai insentif fiskal dan non fiskal kepada investor untuk menginvestasikan dananya dalam penyelenggaraan kegiatan prioritas melalui Lembaga Pengelolaan Investasi (LPI). LPI sebagai alternatif dan memberikan kepastian hukum beberapa investor global.

Dwi Aditya Putra

Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Jokowi meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjaga pertumbuhan investasi agar tak minus di atas 5 persen. Hal ini untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III 2020.

2 dari 2 halaman

Menko Airlangga Sebut Kinerja Ekspor Mulai Membaik di 2020

FOTO: IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia — Suasana gedung perkantoran di Jakarta, Sabtu (17/10/2020). International Monetary Fund (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 menjadi minus 1,5 persen pada Oktober, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya pada Juni sebesar minus 0,3 persen. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, kinerja ekspor Indonesia di tahun 2020 berangsur mengalami perbaikan.

Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi di wilayah Sulawesi, Maluku, Papua yang menunjukkan angka yang positif yaitu 0,23 persen yoy dan 1,44 persen (gabungan Maluku dan Papua).

"Ini menunjukkan bahwa (ada) perbaikan ekspor seiring dengan kenaikan harga komoditas global sehingga menunjukkan pertumbuhan yang positif di Sulawesi Maluku dan Papua," ujar Airlangga dalam konferensi pers Pertumbuhan Ekonomi 2020, Jumat (5/2/2021).

Airlangga bilang, terdapat masalah teknis yang sedang dihadapi dalam pelaksanaan ekspor yaitu kekurangan kontainer. Ke depannya, pemerintah akan memastikan kekurangan kontainer ini bisa diatasi sehingga permintaan yang melonjak bisa diantisipasi.

Pemerintah juga akan berusaha menyeimbangkan neraca impor dan ekspor agar masalah teknis ini tidak terjadi lagi.

"Walau kita ketahui bahwa kekurangan kontainer ini akibat penurunan impor yang tahun kemarin penurunannya cukup dalam -13,9 persen. Tentu ekspor dan impor yang kurang berimbang tahun lalu ini jadi PR pemerintah," katanya.

Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total ekspor Indonesia mencapai USD 163,31 miliar pada periode Januari hingga Desember 2020. Angka tersebut turun 2,61 persen yoy bila dibandingkan dengan ekspor di sepanjang tahun 2019 yang sebesar USD 167,68 miliar.

Sementara pada bulan Desember 2020, nilai ekspor naik 14,63 persen menjadi USD 16,54 miliar