Intip Kesiapan Daerah Hadapi PPKM Mikro hingga 22 Februari 2021

Jawa Timur

Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa berkomitmen melaksanakan PPKM Mikro dengan modal sosial yang telah dipupuk sejak 8 bulan yang lalu, yakni melalui Satuan Kampung Tangguh.

"Jadi kami berkomitmen melaksanakan PPKM Mikro melalui salah satu embrio yang dimiliki sejak delapan bulan lalu, yaitu Kampung Tangguh," ujarnya.

Khofifah menjelaskan, Kampung Tangguh ini merupakan inovasi yang telah diciptakan oleh Polda Jatim bersama dengan dukungan Pemprov Jatim, Kodam V Brawijaya, dan pemerintah kota/kabupaten, perguruan tinggi, untuk menciptakan satuan terkecil berbasis partisipasi masyarakat yang mampu bergotong-royong dalam penanganan Covid-19.

Inovasi ini sesuai rekomendasi WHO bahwa penanganan Covid-19 harus dapat melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Kampung Tangguh dapat berbasis RT, RW, kelurahan maupun desa.

"Kampung Tangguh yang sudah ada di Jatim ini tentunya adalah suatu bentuk kearifan lokal yang akan membantu masyarakat melaksanakan edukasi protokol kesehatan Covid-19," ucap Khofifah.

Dia menegaskan, kebersamaan dalam pelaksanaan kampung tangguh juga akan menciptakan empathy building dan social bonding dalam pelaksanaan PPKM Mikro serta untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

"Kami harapkan pelaksanaan PPKM Mikro ini nantinya bisa berjalan lancar di Jatim. Tentunya dengan dukungan seluruh elemen baik TNI, POLRI, serta masyarakat. Utamanya, dengan terus memperkuat dan memberdayakan keberadaan Kampung Tangguh yang memang sudah kita terapkan di Jatim," urainya.

Jawa Tengah

Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo juga menyatakan kesiapan akan pelaksanaan PPKM Mikro di kawasannya.

"Intinya Jateng sudah siap untuk melaksanakan PPKM berkonsep mikrozonasi ini. Kami sudah punya datanya lengkap, daerah mana saja yang harus jadi sasaran," tegas Ganjar.

Menurutnya, dari data sebaran Covid-19 di Jateng saat ini, tinggal 4 kabupaten/kota yang masuk risiko tinggi, yakni Grobogan, Klaten, Kota Semarang, dan Kendal. Sementara risiko sedang ada di 31 kabupaten/kota.

Jika diturunkan ke level kecamatan, maka ada 29 kecamatan di Jateng yang berisiko tinggi. Sisanya, ada 467 kecamatan risiko sedang, dan 62 kecamatan berisiko rendah. Ada juga 18 kecamatan yang tidak ada kasus. 

"Kalau diturunkan lebih kecil ke level desa, maka ada 182 desa yang masuk kategori risiko tinggi, 2.585 desa kategori sedang, dan 1.225 risiko rendah," jelas Ganjar.

"Bahkan ada 4.574 desa yang tidak ada kasus. Kalau PPKM Mikir diterapkan di desa yang risiko tinggi dan sedang saja, maka hanya ada 2.767 desa yang kita sasar," paparnya.

Tangerang

Tak hanya gubernur, pemimpin daerah juga berupaya menerapkan PPKM Mikro di masing-masing wilayahnya. Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengajak masyarakat untuk diskusi online di tiap kecamatan guna mensosialisasikan penerapan PPKM Mikro.

Sebab dalam praktiknya, Instruksi Mendagri PPKM Mikro ini, bukan hanya dilakukan oleh Pemda saja, melainkan juga harus diikuti dan dipatuhi oleh masyarakat. Sehingga mempercepat menurunnya angka penyebaran Covid-19, terutama dalam memutus penularan di klaster keluarga.

Arief menguraikan, pemberlakuan PPKM Mikro oleh Pemerintah Pusat, akan dibarengi dengan optimalisasi Pembatasan Sosial Berskala Lingkungan (PSBL) RW yang sebelumnya pernah dilakukan oleh Pemkot Tangerang, di masa awal pandemi Covid-19.

"Jadi pendataan dan pencegahan dilakukan mulai dari lingkungan terkecil di wilayah. Ini untuk menekan pada klaster rumah tangga," tutur Arief.

Sidoarjo

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, berencana menerapkan penguncian wilayah atau lockdown tingkat desa sebagai upaya memutus rantai penyebaran virus corona jenis baru atau Covid-19 di daerah itu.

Penjabat Bupati Sidoarjo Hudiyono di Sidoarjo mengatakan pihaknya akan menerapkan pemberlakuan PPKM Mikro tingkat desa dan RW.

"Saya minta kepada dinas kesehatan untuk segera melakukan update data terbaru sampai tingkat desa dan RW," tegasnya.

Pihaknya masih melakukan pemetaan dan pemutakhiran data warga yang terpapar Covid-19 di setiap desa dan RW dengan sangat berhati-hati karena banyak aspek yang menjadi pertimbangan.

"Kriteria desa yang akan diminta menerapkan PPKM skala mikro, yaitu jumlah warga yang terpapar COVID-19 lebih dari 10 orang dan jumlah kematian tinggi, termasuk rate of transmission (RoT) tinggi," ucapnya.