Nilai Aset BPJS Ketenagakerjaan Turun, tapi Dana Pekerja Aman

Tak Memberikan BPJS Ketenagakerjaan, Perusahaan Denda Rp1 Miliar — Perusahaan yang tidak menyediakan BPJS Ketenagakerjaan untuk para karyawannya siap-siap kena denda Rp1 miliar. (Ilustrasi: Liputan6/M.Iqbal)

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Agus Susanto, menjamin dana milik pekerja yang ada di BPJS Ketenagakerjaan aman dan pengelolaannya baik.

“Saya tegaskan, dana pekerja di BPJS Ketenagakerjaan aman. Sekali lagi dana pekerja di BPJS Ketenagakerjaan aman dan ada. Dana Pekerja tidak hilang,” kata Agus dikutip melalui Youtube DPR RI, dalam Rapat Kerja dengan KOMISI IX DPR, Rabu (10/2/2021).

Kendati begitu, Agus tidak mengelak memang saat ini aset sedang mengalami penurunan nilai. Sebab sebagian dari aset dialokasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan bisa dialokasikan di saham dan reksadana.

“Yang mana pada saat ini telah terjadi penurunan akibat fluktuasi pasar modal yang bersifat tidak statis,” katanya.

Agus menegaskan, bahwa BPJS Ketenagakerjaan tidak pernah membukukkan kerugian, serta tidak mengalami kesulitan likuiditas. Likuiditas BPJS Ketenagakerjaan dinilai sangat kuat, sehingga BPJS Ketenagakerjaan selalu mampu untuk membayar klaim dari pekerja.

“Saya kira ini tidak perlu dirisaukan bahwa semua klaim yang diajukan ke BPJS ketenagakerjaan kami pastikan bisa di bayar,” tegasnya.

Adapun, pengelolaan dana BPJS Ketenagakerjaan selalu mengacu pada instrumen dan Batasan investasi yang ditetapkan dalam peraturan, diantaranya dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2013, dan PP No. 55 Tahun 2015.

Dimana strategi investasi dan pengelolaan dana BPJS Ketenagakerjaan selalu mengutamakan aspek kepatuhan dan kehati-hatian dengan menerapkan tata kelola yang baik.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan hari ini merayakan hari ulang tahunnya (HUT) ke-42. Bersamaan dengan itu, mereka mengumumkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan berganti nama menjadi BP Jamsostek.

2 dari 2 halaman

Pengawasan Ketat

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan selalu diawasi dan diperiksa lembaga-lembaga yang independen seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BJSM, kantor akuntan publik, kemudian OJK serta didampingi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Oleh karena itu, ia menghimbau kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang melakukan provokasi terhadap BPJS Ketenagakerjaan agar berhenti menyebarkan informasi yang sifatnya meresahkan para pekerja.

“Karena ini damage impact-nya terhadap perekonomian Indonesia sangat luar biasa, di tengah pemerintah tengah berupaya keras untuk memulihkan perekonomian masyarakat yang tengah menderita karena Covid-19,” pungkasnya.

BPJS
Perusahaan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
Lihat Selengkapnya
BPJS
BPJS Ketenaagkerjaan
Dana
Dana Nasabah