Proyek Bayar Tol Tanpa Berhenti Digugat, Apa Kata Kementerian PUPR?

Kementerian PUPR Siap Terapkan Teknologi Transaksi Pembayaran Tol Non-Tunai Tanpa Sentuh — Sejumlah pengguna jasa tol saat melakukan transaksi pembayaran di gerbang tol Karang Tengah, Tangerang, Selasa (24/11/2020). Kementerian PUPR segera menerapkan teknologi transaksi pembayaran tol non-tunai tanpa sentuh (nir-sentuh) atau multi-lane free flow (MLFF). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) coba memberi tanggapan atas gugatan terhadap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terkait proyek transaksi bayar tol tanpa berhenti (nirsentuh) atau Multi Lane Free Flow (MLFF) oleh Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (Forkorindo).

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan, pihaknya melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) tengah mendalami kasus tersebut.

"Kita kaji dulu nanti. Kita pelajari di BPJT, didalami. Ini kan ada kasus-kasus hukum ya, jadi saya kira harus kita dalemin itu," kata Hedy kepada Liputan6.com di Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu (13/2/2021).

Hedy mengutarakan, Kementerian PUPR akan menyampaikan hasil kajian atas gugatan tersebut setelah didalami lebih lanjut.

Sebelumnya, Forkorindo diketahui telah mengajukan gugatan soal transaksi tol nirsentuh pada Rabu (10/2/2021) kepada Pengadilan Tatan Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan nomor perkara 37/G/2021/PTUN.JKT.

Mengutip Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, terdapat beberapa poin gugatan yang disampaikan Forkorindo tentang bayar tol tanpa berhenti ini. Pertama, penggugat meminta agar tergugat menerima dan mengabulkan seluruh gugatannya.

Kedua, penggugat minta Keputusan Menteri (Kepmen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggal 31 Oktober 2019 tentang Persetujuan Roatex Ltd. Zrt. (Hungaria) sebagai Badan Usaha Pemrakarsa Pengadaan Infrastruktur Pemungutan Tol Non-Tunai Nur Sentuh Berbasis Multi Lane Free Flow (MLFF) di Indonesia dibatalkan atau tidak disahkan.

Ketiga, memerintahkan dan mewajibkan tergugat untuk mencabut Kepmen PUPR 2019 tersebut. Terakhir, menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ruas jalan Tol Cipali KM 122 ambles. Kondisi ini membuat lalu lintas di kawasan tersebut tersendat. Bagaimana perbaikannya?

2 dari 2 halaman

Bayar Tol Tanpa Berhenti Bakal Diuji Coba di 41 Ruas Tol

Kementerian PUPR melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) tengah mengembangkan sistem transaksi bayar tol non tunai nirsentuh berbasis Multi Lane Free Flow (MLFF) atau bayar tol tanpa berhenti pada tahun ini. Ditargetkan, 41 ruas tol bakal diuji coba setelah konstruksi sistem ini kelar.

"Jadi 41 ruas itu pas setelah konstruksi selesai, ini kan konstruksi tahun ini rencananya 2021 selesai mungkin katakanlah pertengahan 2022 itu, 41 ruas itu paling tidak sudah bisa paling tidak kan uji coba dulu," ujar Anggota BPJT Unsur Akademisi Eka P Anas dalam konferensi pers virtual BPJT, Selasa (2/2/2021).

Adapun, 41 ruas tersebut diutamakan terletak di kawasan Jabodetabek, ruas Jakarta-Cikampek, Tol Trans Jawa, dan Bali.

"Terutama yang meliputi 80 persen dari trafik termasuk tol di Jabodetabek, Jakarta-Cikampek, Jakarta-Tangerang dan seterusnya, lalu Trans Jawa, Surabaya dan Semarang," kata Eka.

Adapun, Roatex Ltd. resmi ditunjuk sebagai Badan Usaha Pelaksana (BUP) Kerjasama Pemerintah dangan Badan usaha untuk menjalankan proyek sistem transaksi tol nontunai nirsentuh ini, melalui Surat Penetapan Menteri PUPR Nomor: PB.02.01-Mn/132 tanggal 27 Januari 2021.

Rencananya, teknologi yang akan diterapkan berbasis GNSS (Global Navigation Satelite System) yang merupakan teknologi paling mutakhir dalam sistem transaksi Nontunai Nirsentuh berbasis MLFF. Teknologi ini telah sukses diterapkan di Hungaria selama lebih dari 7 tahun terakhir, yang dikelola oleh Hungarian Toll Services Company (NUZs).

Di Hungaria, solusi ini selain memudahkan pengguna jalan karena melalui jalan tol tanpa hambatan, juga dapat meningkatkan efisiensi dan pendapatan tol, serta mengurangi tingkat kemacetan pada jam-jam padat.

Kementerian PUPR
Organisasi
Kementerian PUPR adalah salah satu kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
Lihat Selengkapnya
Kementerian PUPR
PUPR
Jalan Tol
tol
Pembayaran Tol