Freeport Bakal Kirim Pasir Sisa Tambang ke Mimika untuk Dukung Infrastruktur

Liputan6.com, Jakarta - PT Freeport Indonesia membuka peluang kerja sama dengan pihak manapun untuk memanfaatkan pasir sisa tambang atau yang populer dikenal dengan istilah tailing. Pasir sisa tambang ini bisa digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan lainnya.

Direktur PT Freeport Indonesia Claus Wamafma mengatakan, dengan mulai digunakannya pasir sisa tambang untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Papua dan Papua Barat saat ini maka pasir sisa tambang itu tidak lagi dianggap hanya sebagai sampah, namun memiliki nilai ekonomi yang bisa dimanfaatkan.

"Kami berterima kasih kepada Bapak Wakil Menteri PUPR (John Wempi Wetipo) yang secara konsisten terus mendorong bagaimana pasir sisa tambang ini menjadi bagian dari upaya mempercepat akselerasi pembangunan infrastruktur di Papua. Beberapa kali kami sudah mengirim ke Merauke dan akan dikirim lagi ke Sorong dan tempat-tempat lainnya," kata Claus dikutip dari Antara, Minggu (14/2/2021).

Ia menyebut PT Freeport memiliki spirit yang sama dengan pemerintah untuk memanfaatkan pasir sisa tambang yang kini diendapkan di wilayah dataran rendah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, dalam jumlah yang sangat besar untuk kepentingan mendorong kemajuan pembangunan di Bumi Cenderawasih.

"Kita semua menginginkan Papua lebih baik, lebih maju. Untuk menuju ke arah sana, kita harus bekerja bersama-sama, tidak bisa lagi kita bekerja sendiri-sendiri. Volume pasir sisa tambang yang ada saat ini cukup besar," jelas Claus.

Menurut dia, tidak ada masalah jika ada pihak-pihak tertentu baik kalangan pemerintah maupun swasta yang ingin memanfaatkan pasir sisa tambang Freeport itu.

"Tentu ada proses dan mekanismenya. Tidak ada masalah, pasti kami akan memberikan respons. Kami tidak memilah-milah," ujarnya.

Dalam hal kerja sama pemanfaatan pasir sisa tambang itu, kata Claus, Freeport tentu tidak akan bertindak sendirian, tetapi bersama-sama dengan pemerintah, termasuk Pemkab Mimika.

"Ada Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yaitu Menteri PUPR, Menteri BUMN, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang melandasi pemanfaatan tailing ini. Tentu Pemkab Mimika pasti terlibat," ujarnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: