Resmi Dilantik Jokowi, Ini Terobosan Direktur Utama LPI Ridha Wirakusumah

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawti menambahkan, dengan sudah terbentuknya dewan pengawas dan direktur LPI maka semuanya akan mulai bekerja sesuai dengan posisinyanya masing-masing. "Dengan terbentuknya dewan direktur dan pengawas, kita sudah mulai bekerja," katanya.

Sri Mulyani mengatakan, sejak awak pembentukan Dewas, pihaknya langsung melakukan tugas pertamanya yakni melakukan rekrutmen untuk Dewan Direktur atau BOD yang sudah di selesaikan dan kita perkenalkan. Beberapa diantaranya yakni Dirut, Wakil Dirut, CFO atau Dirkeu, CRO atau Direktur Penanganan Risiko, dan Direktur Investasi.

"Kelimanya telah dikenalkan presiden kepada pers," imbuhnya.

Bendahara Negara itu menambahkan, Dewas juga membuat berbagai tata kelola yang akan dibangun untuk LPI, yaitu bagaimana berbagai rambu-rambu yang harus dijalankan di dalam melaksanakan amanat dari Indonesia Investment Authority (INA).

Sampai dengan hari ini, LPI sudah memasukkan penyertaan modal pemerintah di dalam rangka untuk bisa menjalankan. Bahkan dirinya bersama dengan anggota Dewas lainnya juga menetapkan awal peraturan dewan pengawas sebagai landasan awal bagi LPI.

Berdasarkan PP Nomor 74 Tahun 2020 mengenai modal awal LPI, sudah memasukkan melalui PMN tahun 2020 sebesar Rp15 triliun dan untuk tahun anggaran 2021 sudah akan dicadangkan Rp15 triliun.

"PP 74 tahun 2020 memandatkan modal LPI akan mencapai 75 triliun pada akhir tahun 2021 secara bertahap dan ini yang sedang dilakukan oleh pemerintah dengan demikian proses pembentukan dari LP ini ini sudah lengkap dari mulai pembentukannya kemudian dari modal awal yang sudah dimasukkan," jelas dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Presiden, Joko Widodo (Jokowi) mengakui, Indonesia termasuk negara yang terlambat dalam pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Sebab, sudah banyak negara yang lebih dulu memiliki SWF.

Misalnya saja seperti Uni Emirat Arab, Tiongkok, Norwegia, Saudi Arabia, Singapura, Kuwait, dan Qatar yang sudah 30-40 tahun mempunyai SWF. Negara-negara tersebut telah mempunyai akumulasi dana yang besar untuk pembiayaan pembangunan.

"Walaupun lahir belakangan, dan tidak ada kata terlambat. Saya meyakini, INA (Indonesia Invesment Authority) mampu mengejar ketertinggalannya. Dan mampu memperoleh kepercayaan nasional dan internasional," kata Jokowi di Istana Negara, Selasa (16/2/2021).

Jokowi mengatakan, INA mempunyai posisi yang sangat strategis dalam percepatan pembangunan yang berkelanjutan. Meningkatkan dan mengoptimalkan nilai aset negara secara jangka panjang. Dan menyediakan alternatif pembiayaan bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan.

"Melalui keberadaan INA, kita akan mengurangi kesenjangan kemampuan pendanaan domestik dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan," jelasnya.

Kepala Negara itu yakin, INA akan menjadi mitra strategis bagi para investor baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Agar tersedia pembiayaan yang cukup untuk program pembangunan khususnya program pembangunan infrastruktur nasional.

Apalagi, pembentukan INA mempunyai dasar hukum yang kuat, diperintah langsung oleh Undang-Undang yakni Cipta Kerja. Kelembagaan dan cara kerjanya juga jelas, sebagaimana diatur dalam PP nomor 74 tahun 2020.

Kemudian INA juga dijamin menjadi institusi profesional yang dilindungi oleh UU dan menggunakan pertimbangan-pertimbangan profesional dalam menentukan langkah-langkah kerjanya.

"INA dikelola oleh putra putri terbaik bangsa yang berpengalaman di kancah profesional internasional yang dijaring oleh panitia seleksi, dibantu oleh para head hunter profesional," jelas Jokowi.

Dwi Aditya Putra

Merdeka.com