Sukses

Menteri PUPR Bongkar Penyebab Banjir Terus Berulang Tiap Tahun

Penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh lewat kegiatan multisektoral yang melibatkan seluruh pemilik kepentingan.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh lewat kegiatan multisektoral yang melibatkan seluruh pemilik kepentingan dengan visi bersama untuk menyelesaikan masalah secara berkelanjutan.

Menurut dia, penyebab timbulnya banjir yang tersebar di banyak sektor masih belum sepenuhnya teridentifikasi dan belum ditangani secara efektif. Sehingga musibah tersebut kerap berulang tiap tahunnya.

"Pendekatan yang dilakukan masih sektoral, dan hanya menangani gejala yang muncul dalam sektor tertentu saja. Terjadi ketidakselarasan di antara kegiatan-kegiatan di satu sektor dan di sektor-sektor yang lain," kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis, Jumat (19/2/2021).

Sebagai contoh, disebutkan banyak kawasan yang dilanda banjir pada dasarnya merupakan dataran banjir yang seharusnya hanya boleh dikembangkan secara terbatas.

"Saat dilanda banjir, penanganan dilakukan bersifat teknikal, seperti membuat kolam dan pompa. Hal ini memicu pembangunan di daerah tersebut yang selanjutnya menyebabkan banjir dengan kerugian yang jauh lebih besar," ujarnya.

Dikatakan Menteri Basuki, penanganan banjir secara teknikal memang penting dan perlu, namun memiliki keterbatasan dan tidak dapat menyelesaikan masalah secara jangka panjang.

"Ketika parameter rancangannya berubah dan/atau terlampaui, maka penanganan tersebut menjadi sangat rentan untuk gagal," keluh dia.

Untuk itu, visioning merupakan kegiatan awal yang amat penting untuk dapat menumbuhkan dan membangun komitmen seluruh pemilik kepentingan kepada suatu visi dan tujuan bersama.

"Jika visi dan tujuan bersama tidak terbentuk, maka sulit membangun komitmen yang kuat antar-sektor. Saat terjadi sedikit hambatan, pelaksanaan program akan berhenti dan tujuan pembangunan menjadi tidak tercapai," ungkapnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Kolaborasi

Kebersamaan dan kolaborasi seluruh pihak menjadi syarat utama bagi keberhasilan dalam pengelolaan risiko banjir.

"Tugas dan fungsi seluruh pihak, perlu diterjemahkan di lapangan menjadi peran dan tanggung jawab bersama. Kebersamaan dan kolaborasi harus terus diupayakan sehingga semuanya dapat memahami siapa yang sedang bekerja dan program yang dilaksanakan, termasuk pentingnya keterlibatan masyarakat," imbuhnya.

Berdasarkan kajian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), selain curah hujan ekstrim, kerusakan daerah aliran sungai (DAS) juga menjadi pemicu terjadinya bencana banjir dan tanah longsor.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memperlihatkan bahwa saat ini terdapat 14 juta ha lahan kritis di Indonesia, yang mengancam kelestarian fungsi DAS. Sementara kemampuan pemerintah dalam pemulihan lahan kritis hanya sekitar 232 ribu ha per tahun.