Dirut LPPI soal Latar Belakang Dibentuknya SWF: Dana Dalam Negeri Kurang

Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Mirza Adityaswara mengharapkan, kehadiran Lembaga Pengelola Investasi atau Sovereign Wealth Funds (SWF) mampu menarik investor besar untuk tanamkan modalnya di Indonesia. Dengan begitu, aliran modal asing bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Tanah Air.

"Nah SWF ini tentu diharpakan dana bisa masuk dan stay di Indonesia di satu sisi kembangkan aset tersebut aset infrastruktur dan aset lain," katanya dalam acara diskusi digelar secara virtual, Kamis (25/2)

Dia berharap dana investor di LPI tidak hanya sementara saja, akan tetapi mampu menetap lebih lama. Sehingga investor dapat bersama-sama ikut mengembangkan perusahaan yang di ada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Tapi tentu negara ingin dana bisa stay lebih lama, di Indonesia tidak masuk hari ini, dan keluar minggu depan, masuk hari ini keluar bulan depan. Kita ingin masuk hari ikut kembangkan perusahaan goverment ikut dijaga dan kemudian bisa keluar 3 tahun lagi, 5 tahun lagi," jelas dia.

Sebelumnya, Pemerintah Jokowi akan lebih selektif dalam membiayai sektor-setor infrastruktur di Tanah Air melalui Lembaga Pengelola Investasi (LPI), karena seluruh sektor tersebut harus memiliki efek yang besar. Ketua Dewan Direktur LPI, Ridha Wirakusumah mengatakan, sesuai dengan mandat sektor infrastruktur memang menjadi salah satu yang akan dikerjasamakan dengan investor untuk dibiayai, salah satunya jalan tol.

"Infrastruktur itu kan banyak sekali, harus dipilah-pilah lagi. Lalu kita sekarang akan mengosentrasikan yang toll road," jelasnya, dalam konfersin pers di Istana Negara, Selasa (16/2).

Dia menjelaskan, salah satu alasan memilih jalan tol, karena sektor ini memiliki multiple effect yang cukup besar. Kemudian, nilai dari investasinya toll road cukup tinggi sekali. "Tapi toll road itu pun, ini sekarang saya ngomong detail sebagai CEO ya, kita harus melihat dan kerja sama dengan pemilik tol apakah Waskita, Hutama, Wika, Jasa Marga," jelas dia.

Dia menyempaikan, keinginannya untuk bekerja sama dengan BUMN tersebut jika ada investor masuk menyertakan modalnya. "Jadi kami secara sinergi harus bersama-sama sebagai pemiliki, membetulkan tol ini bisa dioptimasikan bagaimana. Sehingga kemajuannya betul-betul terlihat nyata secara bersama-sama," jelasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bercerita mengenai pembentukan dana abadi Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Menurutnya sebelum membentuk SWF, Presiden Jokowi terlebih dahulu menanyakan mengenai pentingnya lembaga tersebut.

"Ini sejarahnya dulu, dulu Pak Presiden tanya saya, Juli. Presiden itu hebat, dan mau mendengar masukan. Beliau tanya SWF itu apa, karena banyak negara sudah punya," ujar Menko Luhut dalam diskusi daring, Jakarta, Kamis (25/2).

Menko Luhut pun menjelaskan kepada Presiden Jokowi usai mendapatkan paparan dari para anak muda sebelum pertemuan dengan Putra Mahkota Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

"Waktu ini Presiden Jokowi tanya saya, ada pertemuan dengan crown prince [UEA]. Beliau mau mendengar masukan [untuk dibahas bersama Putra Mahkota]. Saya katakan ini ada SWF, saya bilang ke Presiden saya juga baru tahu Pak. Ternyata sudah banyak negara punya," katanya.

Dia melanjutkan, SWF bisa menjadi mesin pendorong pertumbuhan bagi ekonomi Indonesia. Hal ini kemudian dibawa dalam pertemuan dengan Putra Mahkota UEA.

"[SWF] inmenjadi engine of growth kita. Kita bisa backdoor listing, lalu ada master fund dan tematic fund. Presiden bicara ke crown prince, dan ternyata UAE leading di hal ini. ADIA [SWF dari UEA] bantu kita," kata Menko Luhut.

ADIA atau Abu Dhabi Investment Authority merupakan dana abadi milik pemerintah UEA. Sementara itu, komitmen juga datang dari International Development Finance Corporation (IDFC) asal Amerika Serikat (AS).

"Finalnya diskusi yang panjang dengan ADIA. Presiden juga ditunjuk dewas (dewan pengawas) pemerintah keuangan dan BUMN lainnya independent. Sekarang komitmen USD 9,5 juta belum masuk ke mana mana," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com