Liputan6.com, Jakarta Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melibatkan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bank 9 Jambi sebagai mitra kerja dalam penyaluran dana program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah di Jambi.
Ke depan, Bank 9 Jambi akan menyalurkan dana senilai Rp 90 miliar untuk mendukung bedah rumah sebanyak 4.500 unit yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jambi, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR.
"Kami menggandeng Bank 9 Jambi untuk menyalurkan Program BSPS di Jambi," ujar Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV, Indra M Sutan dalam keterangan tertulis, Jumat (26/2/2021).
Advertisement
Menurut Indra, pihaknya juga telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Bank 9 Jambi sebagai bank penyalur dana kegiatan BSPS. Penandatangan dilakukan secara langsung oleh Direktur Utama Bank 9 Jambi, Yunsak El Halcon dan Kepala Satuan kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jambi dan PPK Rumah Swadaya dan dihadiri seluruh Kepala Cabang Bank 9 Jambi.
Pada 2021 ini, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV melalui Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jambi akan membedah sebanyak 4.500 unit rumah tidak layak huni di sembilan Kabupaten dan dua kota di Jambi.
"Kami mengucapkan terimakasih atas dukungan dan kerjasamanya dalam pelaksanaan Program BSPS ini. Kami berharap Bank 9 Jambi bisa membantu program BSPS ini sehingga bisa berjalan dengan lebih baik dari tahun sebelumnya," pungkas Indra.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Kementerian PUPR Siapkan Rp 2 Triliun Bedah 114 Ribu Rumah Tak Layak Huni
Kementerian PUPR telah menyiapkan anggaran untuk merenovasi sekitar 114 ribu rumah tak layak huni tahun ini melalui program bedah rumah.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR M. Hidayat mengatakan, pihaknya telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 2 triliun untuk melakukan bedah rumah ini.
"Dananya Rp 2 triliun, tapi itu mudah-mudahan, karena ini masih Covid-19, mudah-mudahan nggak ada pemotongan," ujarnya dalam diskusi virtual, Kamis (18/2/2021).
Hidayat menuturkan, memang di masa pandemi, seluruh Kementerian/Lembaga melakukan refocusing anggaran guna mendukung percepatan penanganan Covid-19. Namun, dirinya tetap berharap agar program bedah rumah ini terlaksana sesuai target.
Adapun, backlog kepemilikan rumah di Indonesia hingga saat ini mencapai 7,6 juta. Ditambah lagi, masih ada sekitar 2,3 juta rumah tak layak huni yang harus turut direnovasi.
Hidayat mengatakan, untuk mengatasi backlog kepemilikan rumah, Kementerian PUPR mencanangkan Program Sejuta Rumah sejak 2015 lalu.
"Tahun 2018 itu melampaui target 1,1 juta, 2019 1,2 juta unit tapi untuk 2020 target kita tidak sampai 1 juta, hanya 960-an ribu unit, ini karena pandemi juga," katanya.
Advertisement