Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden, Ma'ruf Amin menyambut baik penetapan kawasan industri halal SAFE and LOCK Halal Industrial Park (HIP) yang berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur. Pembentukan kawasan industri halal tersebut, sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo dalam membangun kawasan industri produk halal.
"Dengan pembentukan kawasan industri halal, seluruh layanan yang berhubungan dengan kehalalan produk berada dalam satu atap atau one stop service," kata Wapres Ma'ruf dalam acara webinar Menyongsong Era Halal Industri Jawa Timur : Peluang dan Tantangan, Rabu (3/3)
Baca Juga
Wapres Ma'ruf menilai, Provinsi Jawa timur memiliki daya saing industri karena tersedianya SDM yang baik, sumber daya alam yang melimpah, serta tersedianya infrastruktur jalan, pelabuhan dan bandara yang memadai.
Advertisement
Namun dia juga mengingatkan, setelah kawasan industri halal ditetapkan maka tantangan berikutnya adalah bagaimana dapat segera mengisi kawasan industri halal itu dengan berbagai produsen industri produk halal. Sebab menurut dia, itu lah yang akan menjadi tantangan sesungguhnya.
"Saya mengharapkan agar pemerintah daerah Jawa Timur dapat segera mendorong agar semua fasilitas yang dibutuhkan di dalam suatu kawasan industri halal dapat segara terpenuhi, misalnya fasilitas lembaga pemeriksa halal termasuk ketersediaan penyelia halal, laboratorium, instalasi pengolahan air baku halal, layanan keuangan syariah, dan fasilitas lainnya," jelasnya.
Di samping itu, Wapres Ma'ruf juga meminta pemerintah daerah Jawa Timur aktif dalam mempromosikan kawasan industri halal di Sidoarjo dan memberikan berbagai kemudahan agar para investor dapat segera beroperasi di kawasan ini.
Â
**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Tantangan Selanjutnya
Dia melanjutkan, tantangan selanjutnya adalah membangun management information system (MIS) yang terintegrasi untuk mencatat data produksi maupun nilai perdagangan produk halal yang diproduksi dan diperdagangkan melalui kawasan industri halal ini.
Untuk membangun hal tersebut, maka diperlukan adanya kodifikasi yang bisa mengintegrasikan sertifikasi produk halal dengan data perdagangan dan data ekonomi, sehingga statistik data perdagangan produk halal melalui kawasan industri ini dapat tercatat dengan baik.
"Hal ini harus kita mulai dengan membangun traceability (ketelusuran) dari mulai raw material berupa hasil pertanian dan perkebunan, produk hewani, produk perikanan dan sumber daya kelautan, kemudian berlanjut ke produk setengah jadi, sampai dengan produk jadi yang siap pakai di tingkat konsumen," bebernya.
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
Advertisement