Ada Kasus Suap Pajak, DPR: Menkeu Harus Tanggung Jawab

Bersama KPK, 3 Menteri Diskusi Bareng Lawan Korupsi — Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi pembicara dalam acara ‘KPK Mendengar’ di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/12/2019). KPK menggelar peringatan Hakordia 2019 dengan tema “Bersama Melawan Korupsi Mewujudkan Indonesia Maju”. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Golkar Misbakhun mempertanyakan kinerja Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam melakukan pengawasan di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Hal ini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dan indikasi suap yang diduga melibatkan pejabat DJP. Misbakhun bilang, Menkeu harus ambil porsi tanggung jawab serta menyiapkan mitigasi resiko atas kasus ini.

"Perlu diingat Ibu SMI (Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan) menjadi Menkeu itu punya periode yang panjang. Menteri Keuangan punya porsi tanggung jawab terhadap masalah yang terjadi saat ini," tandas Misbakhun saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (4/3/2021).

Lanjut Misbakhun, Menkeu harus bertanggung jawab soal lemahnya pengawasan, sistem, pembinaan mental dan reformasi yang tidak optimal. Apalagi, pejabat yang bekerja di DJP dilantik oleh Menkeu.

"Selama ini Menkeu selalu bicara soal program reformasi pajak, membangun sistem dan integritas dengan good governance," katanya.

"Ditjen Pajak itu dibawah Kemenkeu. Dirjen Pajaknya diangkat lewat Keppres dilantik oleh Menkeu. Eselon 2 Ditjen Pajak diankat dan dilantik oleh Menkeu. Jelas disana ada peran kelembagaan kementrian dan peran jabatan menteri keuangan dalam proses hirarkinya," katanya.

**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

KPK menahan 3 pegawai Ditjen Pajak terkait dugaan suap restitusi pajak. Ketiganya ditahan setelah dimintai keterangan oleh penyidik KPK

2 dari 2 halaman

Ruang Korupsi di Ditjen Pajak

20160925-Wajib Pajak Antusias Ikut Program Tax Amnesty di Hari Minggu-Jakarta — Suasana di kantor pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Minggu (25/9). Mengantisipasi lonjakan peserta tax amnesty, DJP membuka tempat pendaftaran program pada Sabtu-Minggu pukul 08.00-14.00. (Liputan6.com/Fery Pradolo)

Misbakhun juga bilang, ruang korupsi di DJP sangat besar. Karena resiko itu, maka DJP bekerja sama dengan KPK dalam pengawasan sistem internal.

"Namun demikian korupsi tetap korupsi, tidak ada toleransi kapanpun, dimanapun dan oleh siapapun. Hukum tetap harus ditegakkan," tandasnya.

Lanjutnya, momentum ini juga harus diperhatikan agar para pegawai pajak yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik tidak terlupakan kerja kerasnya hanya gegara tindakan segelintir pihak.

"Momentum ini adalah pembelajaran sekaligus peringatan untuk seluruh pegawai pajak dan seluruh Wajib Pajak bahwa ruang korupsi itu semakin sempit," tegasnya.

Pajak
Sistem Operasi
Pajak adalah pungutan yang diwajib dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah.
Lihat Selengkapnya
Pajak
KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Sri Mulyani
Tokoh
Sri Mulyani Indrawati kini menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Kerja.
Lihat Selengkapnya
Sri Mulyani
DPR
Organisasi
DPR adalah lembaga legislatif yang anggotanya terdiri dri anggota partai politik terpilih dari hasil pemilu.
Lihat Selengkapnya
DPR
ditjen pajak
Organisasi
Direktorat Jenderal Pajak adalah salah satu eselon satu di bawah Kementerian Keuangan Indonesia.
Lihat Selengkapnya
ditjen pajak
Suap
suap pajak
Menkeu
DJP