Pengadilan Tolak Gugatan Bambang Trihatmodjo ke Sri Mulyani

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencegah Bambang Trihatmodjo untuk bisa berpergian ke luar negeri hingga November 2020. Pencekalan ini bermula lantaran putra kedua mendiang Mantan Presiden Soeharto ini memiliki utang ke pemerintah saat menjabat sebagai Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara SEA Games XIX 1997.

Bambang yang tak terima lantas merespon aksi pencegahan ini dengan menggugat Sri Mulyani ke Pengadilan Tatan Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 15 September 2020.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negata (DJKN) Kementerian Keuangan menyatakan, pihak instansi saat ini masih mengikuti arahan menterinya guna mencegah Bambang Trihatmodjo dapat berpergian ke luar negeri.

"Bukan dicekal ya, kita hanya cegah. Cekal itu singkatan dari cegah dan tangkal. Kalau orang punya piutang kita tidak akan tangkal. Yang kita cegah adalah mencegah orang pergi ke luar negeri," kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata dalam sesi teleconference, Jumat (2/10/2020).

Isa mengatakan, proses pencegahan masih terus dilakukan Kementerian Keuangan. Sementara Bambang diketahuinya juga tetap menyampaikan gugatan ke PTUN.

"Tentunya nanti prosesnya kita ikuti sesuai dengan tata tertib di peradilan tata usaha negara," ujar dia.

Dia juga melaporkan, pengacara Bambang Trihatmodjo telah meminta kepada DJKN agar kasus piutangnya tidak diproses di PTUN. Menimpali hal tersebut, Isa turut meminta Bambang untuk melunasi utangnya kepada negara.

"Selain itu juga pengacara beliau sudah bersurat ke kami, dan kami anjurkan untuk menghubungi PUPN di DKI (Jakarta) supaya bisa mencari jalan keluar lain selain berproses di pengadilan tata usaha negara. Cara lain ya bayar," imbuh Isa.