Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengaku, tidak pernah membayangkan bisa menjadi bagian di Kabinet Indonesia Maju. Sebab, dirinya sadar akan kapasitasnya, terlebih tidak memiliki jaringan di luar negeri untuk mengembangkan investasi.
"Kalian tahu saya tidak pernah kuliah di luar negeri, konotasi BKPM ini harus punya jaringan di luar negeri bagus. Saya tidak pernah membangun bisnis yang intens komunikasinya ke negara-negara seperti China, Korea itu pun tak pernah," kata Bahlil dalam Rapat Kerja Nasional Hipmi 2021, Sabtu (6/3).
Baca Juga
Saat diberikan amanah untuk mengemban tugas sebagai Kepala BKPM pada Oktober 2019 bahkan dirinya sempat merasa gugup.
Advertisement
Belum lagi, pada waktu di BKPM dirinya sempat ditakut-takuti Muhammad Lutfi yang kini menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Bahlil saat itu diingatkan oleh Menteri Lutfi, jika di BKPM harus pintar berbahasa Inggris.
"Sementara temen-temen tahu bahasa Inggris saya bagaimana? Sekarang sudah paten bos, sudah bisa barang ini," sebut dia.
Dia menambahkan, dirinya bisa seperti sekarang ini tidak terlepas dari proses panjang di dalam organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).
"Hipmi itu kawacandra dimuka tidak ada duanya tanpa saya pernah berporses di Hipmi, saya tidak akan mungkin mampu mengemban amanah yang begitu besar," jelas dia.
Â
Reporter : Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
Â
**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Bos BKPM: Dulu Urus Izin Seperti Tawaf di Mekah Muter-muter
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengibaratkan, mengurus perizinan di Indonesia sama halnya seperti melakukan tawaf di Mekah. Sebab, harus muter-muter terlebih dahulu sampai izin itu bisa selesai.
"Tidak heran pengusaha dan pengalaman saya juga dulu mengurus izin pemerintah itu kalau tawaf di Mekah itu jelas berapa kali putarnya dan berapa menit. Tapi kalau tawaf di Kementerian hanya tuhan dan yang tanda tangan surat itu tahu berapa lama tawaf di Kementerian. Ini bener nih," katanya dalam Rapat Kerja Nasional Hipmi 2021, Sabtu (6/3).
Dia mengemukakan setelah Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 keluar maka seluruh proses perizinan dilakukan satu pintu di BKPM. Termasuk untuk insentif fiskal.
"Bapak Presiden waktu targetkan ke saya, Mas Bahlil kamu selesaikan investasi Rp708 triliun yang mangkrak," jelas dia.
Dia memahami, memang ada tiga persoalan besar dalam mengusus investasi yang mangkrak tersebut.Pertama, karena arogansi atau ego sektoral Kementerian atau Lembaga (KL). Kedua aturan tumpang tindih di provinsi, kabupaten dan kota.Ketiga persoalan tanah dan ini harus selesai.
"Alahmdulillah 2019 kami berhasil mencatatkan realisasi investasi Rp809 triliun di 2019. Jadi dari Rp792 triliun bisa tercapai Rp809 triliun dan di 2020 kita target relaisasi Rp817 triliun Alhamdulillah mampu diselesiakan Rp826,3 triliun," jelas dia.
Pencapaian tersebut membuat sejarah baru. Karena realisasi investasi di Jawa dan Luar Jawa berimbang. Di mana di Jawa 50,5 persen dan di Jawa sebesar 49,5 persen.
Â
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
Advertisement