Tiga Alasan Pemerintah Perlu Salurkan Bantuan Lewat Fintech

FOTO: Pemprov Banten Salurkan Bansos kepada Warga Terdampak COVID-19 — Warga menunjukkan uang dan KTP usai mendapatkan bantuan sosial (bansos) yang diberikan Pemerintah Provinsi Banten di Pinang, Tangerang, Jumat (1/5/2020). Bansos berupa uang tunai sebesar Rp 600 ribu tersebut diberikan kepada warga yang terdampak virus corona COVID-19. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia Fintech Society (IFSoc) menyarankan agar Pemerintah Indonesia untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) melalui perusahaan fintech. Tujuannya demi mempersingkat waktu distribusi dan memangkas rantai panjang dalam penyaluran bantuan dari pemerintah.

Menanggapi itu, Ekonom Senior, Hendri Saparini menilai sudah waktunya pemerintah menggunakan satu platform yang terintegrasi dalam penyaluran bansos. Setidaknya ada tiga hal yang bisa dilakukan pemerintah.

Pertama, menjadikan Kementerian Sosial sebagai pemimpin dalam pengintegrasian penyaluran bansos lewat bansos for platform. Platform yang digunakan ini nantinya akan bersifat infrastruktur yang bisa dibagikan kepada para pihak yang terlibat.

"Bansos for Platform ini adalah satu platform dengan prinsip share infrastruktur. Menurut pemikiran kami yang menjadi lead ini Kemensos," kata Hendri dalam Press Briefing: Digitalisasi Bansos untuk Meningkatkan Akuntabilitas dan Efektivitas Penyaluran Bansos, Jakarta, Selasa (9/3/2021).

Kedua, penyaluran bansos dengan platform digital ini bisa memanfaatkan teknologi sandbox. Ruang uji coba ini bisa dikerjasamakan dengan perbankan dan perusahaan fintech. Sebab dengan adanya omnichannel ini, maka ada banyak saluran yang bisa digunakan masyarakat dalam mengakses bantuan dari pemerintah.

"Kita pikir adanya omnichannel ini akan mengintegrasikan beberapa kanal untuk disalurkan," kata dia.

**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ngesti Nurgoho dilantik sebagai Bupati Semarang pada Jumat (26/2). DI hari yang sama, ia juga mendapat panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus korupsi bansos covid-19 yang melibatkan mantan Mensos Juliari Batubara.

2 dari 2 halaman

Selanjutnya

Ketiga, dia menilai pemerintah tidak perlu membuat platform digital baru untuk mengintegrasikan penyaluran bansos. Pemerintah bisa menggunakan platform yang sama dengan program Kartu Prakerja. Sebab, platform tersebut bisa menjadi representasi penyaluran bansos yang terintegrasi.

"Kami berpandangan pemerintah ini bisa merepleksikan program Kartu Prakerja sebagai bansos paltform," kata dia.

Sehingga pemerintah tidak perlu lagi membangun platform baru, melainkan memanfaatkan infrastruktur yang telah dimiliki. Terlebih dalam program Kartu Prakerja, pemerintah bisa memantau penggunaan insentif yang diberikan kepada penerima manfaat.

"Kita tidak perlu lagi membuat tim tank (tim khusus percepatan program) karena sudah tersedia dan hasilnya bisa dimonitor," kata dia.

Sebaliknya, Rektor Universitas Atmajaya, Prasetyantoko menilai, pemerintah hanya perlu mengumpulkan ekosistem yang ada untuk memperkuat sistem. Terpenting dibutuhkan adanya kemauan secara politik.

"Sebaiknya memang mengumpulkan ekosistem yang sudah untuk membangun sistem yang ada selain dari political will dari pemerintahnya," kata dia.

Anisyah Al Faqir

Merdeka.com