Sukses

Mudik Lebaran Boleh, Pengendalian Covid-19 Jangan Kendor

Pemerintah harus bisa mengendalikan penyebaran Covid-19 jika membolehkan masyarakat untuk mudik Lebaran pada tahun ini

Liputan6.com, Jakarta Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, mengatakan pemerintah harus bisa mengendalikan penyebaran Covid-19 jika membolehkan masyarakat untuk mudik Lebaran pada tahun ini. Jangan sampai setelah libur Lebaran, angka kasus positif justru mengalami lonjakan tinggi.

Bhima menekankan bahwa masyarakat akan kembali tertekan jika terjadi peningkatan kasus positif Covid-19 setelah Lebaran, yang akhirnya dapat memukul kembali perekonomian.

"Maka harus disiapkan dengan baik bagaimana keputusan mudik ini harus punya tanggung jawab untuk mengendalikan pandemi pasca mudiknya. Jangan sampai mengulang lagi kesalahan ketika terjadi adaptasi kebiasaan baru atau new normal pada bulan Juli - Agustus, sehingga orang sudah pede untuk keluar ternyata kasusnya naik lagi," jelas Bhima kepada Liputan6.com pada Selasa (16/3/2021).

Jika kemungkinan ini tidak diantisipasi, maka nanti akan berdampak pada belanja kesehatan yang membengkak dan menurunkan kepercayaan masyarakat untuk kembali beraktivitas.

Bhima pun menuturkan bahwa keputusan pemerintah tidak melarang mudik Lebaran akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Pasalnya akan terjadi perputaran ekonomi dan meningkatkan transaksi.

Kendati demikian, keputusan pemerintah itu harus diiringi dengan tanggung jawab.

"Artinya pemerintah harus mempertanggungjawabkan kebijakan untuk memperbolehkan orang untuk mudik Lebaran, termasuk mempersiapkan apabila ada lonjakan kasus positif," jelasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Hore, Tahun Ini Boleh Mudik Lebaran

Pandemi Covid-19 belum berakhir. Meski demikian, tingkat penyebarannya mulai terkendali akibat masifnya program vaksinasi Covid-19. Atas dasar itu, pada tahun ini, pemerintah tidak melarang masyarakat untuk mudik Lebaran. Maklum, kurang dari satu bulan sudah memasuki bulan Ramadan.

"Untuk mudik 2021, pada prinsipnya pemerintah melalui Kemenhub tidak melarang. Kami akan berkoordinasi dengan Gugus Tugas (Covid-19) bahwa mekanisme mudik itu kita atur bersama dengan pengetatan dan tracing terhadap mereka yang mudik," ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Selasa (16/3/2021).

Menhub melanjutkan, menjelang mudik, dipastikan jumlah angkutan yang melintas mengalami lonjakan. Khusus untuk tahun ini, ada beberapa faktor yang mendasari prediksi tersebut.

Seperti, hadirnya vaksin yang meningkatkan kepercayaan diri masyarakat untuk bepergian. Kemudian, tes GeNose yang dipasang di stasiun kereta api dengan harga murah juga membuat masyarakat ingin melakukan perjalanan jauh.

Selain itu, relaksasi pajak PPnBm 0 persen juga turut meningkatkan minat masyarakat untuk membeli mobil.

"Oleh karena itu protokol kesehatan harus terus ditegakkan. Kita juga antisipasi terhadap bencana alam dan kondisi cuaca," ujar Menhub.

"Kemenhub sebagai koordinator nasional angkutan mudik lebaran berharap, mudik akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, saya minta dukungan Bapak dan Ibu Komisi V agar mudik dapat berjalan dengan baik," pungkasnya.