Arya Sinulingga Ajak Ketemu KPPU, Bahas Rangkap Jabatan Direksi dan Komisaris BUMN

Liputan6.com, Jakarta Staf Khusus III Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mengomentari temuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait adanya 62 direksi dan komisaris BUMN yang rangkap jabatan di perusahaan lain. Ia berdalih rangkap jabatan saat ini lebih ketat, dan hanya bisa dilakukan di satu anak perusahan saja.

"Justru saat ini sangat ketat direksi itu bisa menjadi anggota komisaris, dibandingkan dahulu yang bisa merangkap di beberapa anak perusahaan," kata Arya pada Selasa (23/3/2021).

Ia menjelaskan, rangkap jabatan itu biasanya sebagai direksi di holding perusahaan. Misalnya, menjadi komisaris di anak usaha, yang disebut sebagai bagian dari tindakan pengawasan.

"Karena dia harus mengawasi anak usahanya, bukan merangkap dimana-mana. Salah informasi lagi itu," tuturnya.

Arya pun mencontohkan, ketika perusahaan jalan tol ingin membangun jalan atau ruas tol, maka harus membuat anak usaha lagi. Pembentukan anak usaha tersebut harus lengkap termasuk soal jumlah direktur dan komisaris, yang disebut terkadang bisa menyebabkan pemborosan.

Oleh sebab itu, biasanya direktur yang merangkap menjadi komisaris di anak usaha jalan tol tersebut.

Ia pun berharap pihak KPPU dapat berkomunikasi dengan pihak BUMN terlebih dahulu sebelum membuat pernyataan terkait rangkap jabatan tersebut.

"Kami harap KPPU bisa berkomunikasi dengan kami dan bertemu. Sesaama lembaga negara KPPU bisa memberi informasi yang langsung diberikan kepada kami dan sehingga bisa saling klarifikasi. Kita berharap KPPU bisa mempereat kerja sama kita, bisa meluruskan dengan baik kalau ada pelanggaran," jelasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: