BUMN Kuasai Proyek Hulu Migas di Indonesia, Porsinya Capai 62 Persen

Mengintip Kilang Minyak Sei Pakning Milik Pertamina — Area kilang minyak RU II Sei Pakning, Bengkalis, Riau (17/10). Minyak di kilang Sei Pakning memproduksi solar dan gerosin. Solar dan minyak tanah tersebut didistribusikan ke Dumai, pembangkit PLN dan masyarakat sekitar. (Liputan6.com/Yulia)

Liputan6.com, Jakarta - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat keterlibatan BUMN di pengerjaan proyek hulu migas mencapai 62 persen. Keterlibatan tersebut mayoritas untuk mendorong penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Kadiv Pengelolaan Rantai Suplai dan Analisis Biaya SKK Migas, Widi Santuso mengatakan, setidaknya ada 12 BUMN yang terlibat kerjasama dengan SKK migas. Diantaranya adalah PT Pertamina, PT Elnusa, PT Wijaya Karya, PT Rekayasa Industri dan PT Pal Indonesia.

"Kemudian ada juga PT Sucofindo, PT Surveyor Indonesia, PT Biro Klasifikasi Indonesia, PT Adhi Karya, PT Hutama Karya, PT Asuransi Jasa Indonesia dan PT Telkom," ujar Widi dalam diskusi secara daring, Jakarta, Kamis (25/3).

Widi mengatakan, pemberian kesempatan terhadap BUMN dilakukan supaya semakin banyak komponen lokal yang terserap oleh proyek nasional. Selain itu, hal ini dilakukan untuk mendorong keterlibatan pekerja lokal dalam pengerjaan proyek-proyek negara.

"Di samping memberi suatu kegiatan atau pekerjaan kita juga memberi kesempatan kerjasama strategis antara SKK Migas dengan BUMN strategis," jelasnya.

Widi mencontohkan, SKK migas dengan Pertamina ada kerja sama terkait penyediaan bahan bakar minyak. Kemudian Sucofindo ada kerja sama verifikasi TKDN. Lalu dengan Garuda Indonesia ada kerja sama pengiriman jasa angkutan udara dan karjo.

"Kita memberikan Sucofindo ada MoU kegiatan verifikasi TKDN. Garuda juga kerjasama jasa angkutan udara, kargo. PT Pos Indonesia dengan ketatnya persaingan kita rangkul kita beri kesempatan pengiriman logistik di bawah 30 Kg," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Dari Surabaya, Presiden kemudian akan menuju ke Kabupaten Tuban. Presiden dijadwalkan untuk meninjau kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) yang terletak di Kecamatan Jenu.

2 dari 3 halaman

DPR: Indonesia Butuh Investor Migas Baru meski Harga Minyak Turun

Pertamina Pastikan Pembangunan Kilang RDMP Cilacap Tetap Jalan (dok: Pertamina)

Sebelumnya, Komisi VII DPR memandang sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) akan memasuki keadaan berbahaya jika kondisinya semakin tidak menarik investasi.

Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto mengatakan, saat ini kondisi sektor migas sedang mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan harga minyak yang turun membuat keuntungan yang diperoleh tipis.

Kondisi ini akan membuat investasi pada sektor migas tidak menarik dan jika ini terjadi. Maka dari itu, sektor migas akan memasuki masa berbahaya karena kegiatan pencarian sumber migas baru akan menurun.

"Persoalan harga crude maka margin semakin sempit semakin tidak menarik, kalau itu terjadi sangat berbahaya," kata Sugeng, dalam diskusi online, di Jakarta, Sabtu (19/12/2020).

Sugeng melanjutkan, jika pencarian sumber migas baru tidak dilakukan maka produksi migas kedepannya aman menurun. Di sisi lain, padahal kebutuhan terus meningkat. Setiap ekonomi tumbuh 5 persen maka kebutuhan migas juga tumbuh 4 persen.

Sebab itu, sektor migas Indonesia membutuhkan investasi baru untuk meningkatkan produksi migas agar kebutuhannya terpenuhi.

"Disektor hulu masih butuh investor, di sektor hulu harus memastikan cadangan migas, juga memerlukan eksplorasi," ujarnya.

3 dari 3 halaman

Datangkan Investasi

Menurut Sugeng, bahaya pada sektor hulu migas bisa dihindari, jika pemerintah membuat kebijakan yang menarik minat investasi.

"Saya mendorong agar bersama Skk Migas dan Kemenetrian ESDM agar inevstasi di sub sektor hulu menraik. kalau tidak sangat bahaya sekali," tuturnya.

Sugeng mengungkapkan, pemerintah memang sedang menggalakan penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT). Namun, EBT tidak bisa menutup kebutuhan energi di Indonesia, sektor migas pun tetap menjadi andalan pemenuhan energi nasional.

"kapanpun kita mau berlaih ke EBT tetapi faktanya konsumsi negara yang mau maju konsumsi di bidang migas masih naik," imbuhnya.