Organda: Pemerintah Harus Buat Kebijakan Mudik Lebaran Lebih Cerdas

Liputan6.com, Jakarta Organisasi Angkutan Darat (Organda) mempertanyakan kebijakan pemerintah yang melarang mudik Lebaran 2021 sejak 6-17 Mei 2021. Pernyataan itu dianggap tidak memiliki dasar kuat karena belum diberikan penjelasan detil, kenapa mudik Lebaran harus dilarang.

"Jadi gini mustinya. Kalau pemerintah itu melarang, nanti larangannya bentuknya seperti apa. Apakah benar-benar dilarang kemudian berlaku ketat pelarangan, kayak zaman dulu waktu penyebaran Covid pertama, lalu penegakannya disekat sana-sini. Seperti apa skenarionya?" kata Sekjen DPP Organda Ateng Haryono kepada Liputan6.com, Jumat (26/3/2021).

Ateng mengatakan, jika skenario larangan mudik Lebaran tersebut saja masih belum jelas, dirinya secara jujur mengaku ragu akan kebijakan itu. Dia berkaca pada larangan mudik Lebaran 2020, di mana angkutan umum resmi jadi pihak pertama yang diberikan arahan.

"Ya kita kan ngikut, kita tidak melawan untuk dilakukan itu. Tapi kalau kemudian pelarangannya hanya berjalan untuk yang resmi saja, kasihan mereka. Karena akhirnya yang resminya dilarang, tapi pada akhirnya yang tidak resmi berjalan," ujarnya.

"Masa kita jatuh di batu atau di lubang yang sama. Makanya saya katakan, kita musti lebih cerdas. Sehingga enggak perlu kita buru-buru mengeluarkan larangan yang sifatnya gitu, tapi dikaji yang bener," kata Ateng.

Melalui pernyataan tersebut, Ateng menggarisbawahi jika bukan berarti dirinya mengatakan ketentuan larangan mudik Lebaran 2021 yang disampaikan Menko PMK Muhadjir Effendy salah.

"Tentu ada dasarnya Beliau. Tapi seyogyanya bener-bener di-back up oleh hal yang sifatnya teknis, bener-bener memang mewakili pernyataan yang ada," ujar Ateng.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: