Mudik Lebaran 2021 Dilarang, Organda: Pemerintah Tega Banget

Pemerintah resmi melarang masyarakat untuk mudik lebaran 2021, yang berlaku pada 6 hingga 17 Mei 2021.  Dimana masyarakat dihimbau agar tidak melakukan pergerakan atau kegiatan-kegiatan yang ke luar daerah kecuali benar-benar dalam keadaan mendesak dan perlu.

Menanggapi, Ekonom sekaligus Peneliti Institute for Development of Economics (Indef), Bhima Yudhistira, mengatakan kebijakan Pemerintah yang tidak konsisten terkait dengan larangan mudik Lebaran 2021 bisa mempengaruhi ekspektasi dunia usaha.

“Kebijakan plin plan mempengaruhi ekspektasi dunia usaha khususnya sektor tertentu yang sebelumnya berharap ada kenaikan penjualan saat mudik diperbolehkan, misalnya otomotif sudah dapat diskon PPnBM. Lalu genjot produksi tiba tiba kebijakan berubah, itu rencana bisa buyar semua,” kata Bhima saat dihubungi Liputan6.com, Jumat (26/3/2021).

Di sektor lain, pengusaha fashion misalnya sudah mempersiapkan stok bahan baku, dan sudah mendesain baju lebaran. Namun karena ada larangan mudik Lebaran 2021 maka mereka menanggung rugi.

Lanjut Bhima, selain itu ada juga yang siap merekrut karyawan yang sempat di PHK dengan harapan penjualan semasa mudik naik, maka butuh tambahan tenaga kerja.

“Nah kerugian itu kalau ditotal tentu besar sekali akibat ketidakpastian kebijakan. Jadi pertumbuhan kuartal yang bertepatan dengan lebaran sebelumnya mungkin bisa positif, tapi terpaksa proyeksinya diturunkan kembali,” katanya.

Dengan demikian, untuk menangani dampak dilarangnya mudik tersebut, Bhima menyarankan agar Pemerintah menaikkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) secepatnya, dan timing pencairan juga harus dipercepat untuk menopang penurunan pendapatan di sektor yang berkaitan dengan mudik misalnya retail, transportasi, perhotelan, restoran dan pakaian jadi.

“Tenaga kerja harus segera diselamatkan bukan dengan Kartu Prakerja ya, tapi dengan bantuan tunai langsung. Ini mencegah kurva huruf K dimana ada sektor yang resesinya makin dalam,” pungkasnya.