Sukses

Larangan Mudik Lebaran 2021 Agar Pandemi Covid-19 Bisa Segera Berakhir

Larangan mudik pada Lebaran 2021 sangat perlu untuk mengurangi risiko lonjakan kasus Covid-19.

Liputan6.com, Jakarta - Langkah pemerintah melarang mudik Lebaran 2021 mendapat dukungan dari Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE), Piter Abdullah. Menurutnya, larangan mudik sangat perlu untuk mengurangi risiko lonjakan kasus Covid-19.

"Apabila kasus covid-19 bisa dipertahankan terus menurun, sementara vaksinasi juga terus dilakukan, kita bisa berharap pandemi bisa mereda bahkan berakhir," kata dia saat dihubungi merdeka.com, Jumat (26/3/2021).

Dia menegaskan, pelarangan mudik Lebaran tahun ini tidak melulu harus dikaitkan dengan masalah perekonomian. Sebab, permasalahan utama dihadapi saat ini adalah pandemi Covid-19 itu sendiri.

"Perekonomian akan pulih ketika pandemi berakhir. Jadi kebijakan pemerintah melarang mudik dalam jangka panjangnya justru akan membantu pemulihan ekonomi," tegasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Mudik Lebaran 2021 Dilarang, Berlaku 6 hingga 17 Mei 2021

Sebelumnya, pemerintah kembali melarang mudik Lebaran 2021. larangan ini juga dilakukan pada tahun lalu dengan alasan untuk mencegah naiknya angka positif Covid-19.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, keputusan larangan mudik Lebaran 2021 dihasilkan dari rapat tiga menteri.

“Ditetapkan tahun 2021 mudik ditiadakan, berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, swasta maupun pekerja mandiri juga seluruh masyarakat,” kata Muhadjir dalam Konpers daring, Jumat (26/3/2021).

Larangan mudik Lebaran 2021 berlaku mulai 6 hingga 17 Mei 2021. "Sebelum dan sesudah tanggal itu, diimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan-kegiatan yang ke luar daerah kecuali benar-benar dalam keadaan mendesak dan perlu,” tambah Muhadjir.

Ia melanjutkan, pelarangan mudik Lebaran 2021 ini untuk mendukung program vaksinasi Covid-19 yang masih berlangsung.

“Sehingga vaksinasi bisa menghasilkan kesehatan maksimal. Aturan yang menunjang akan diatur Kementerian terkait,” ujarnya.