Top 3: Sanksi Larangan Mudik Lebaran 2021 hingga Desain Istana Negara

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah menyusun aturan pengendalian transportasi sebagai tindak lanjut kebijakan pelarangan mudik Lebaran 2021 yang telah ditetapkan pemerintah.

Penyusunan aturan terkait larangan mudik Lebaran 2021 dilakukan melalui koordinasi intensif dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, khususnya Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah (pemda), dan TNI/Polri.

“Kementerian Perhubungan mendukung pelarangan mudik yang didasari oleh pertimbangan untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 dan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat menteri. Sebagai tindak lanjutnya, saat ini kami tengah menyusun aturan pengendalian transportasi yang melibatkan berbagai pihak”, ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, dikutip dari laman Setkab,(30/03/2021).

Baca artikel selengkapnya di sini

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pemerintah akan mulai membangun Istana Presiden di lokasi tempat ibu kota baru dengan melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) di proyek Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur pada 2021 ini.

Pemerintah juga telah mengumpulkan berbagai ide desain ibu kota baru, termasuk istana presiden dengan menggelar Sayembara Gagasan Desain Kawasan Ibu Kota Negara pada 2020 lalu.

Sejumlah desain istana presiden mulai terpampang di ranah media sosial. Seperti Astana Indonesia Raya ciptaan kelompok Nagara Rimba Nusa yang keluar sebagai pemenang I dan istana negara dengan desain burung Garuda karya I Nyoman Nuarta yang menuai kontroversi.

Baca artikel selengkapnya di sini

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Edaran yang ditandatangani Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo pada tanggal 26 Maret ini berlaku mulai tanggal 1 April 2021.

Latar belakang diterbitkannya SE ini adalah, diperlukannya ketentuan yang mengatur perjalanan orang dalam negeri dalam masa pandemi untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19 yang terus berpotensi meningkat melalui mobilitas manusia atau perjalanan orang.

“Penggunaan alat deteksi dini COVID-19 berbasis embusan napas hasil produksi dalam negeri, yaitu GeNose C19, akan diperluas pada seluruh moda transportasi sebagai alternatif skrining kesehatan pelaku perjalanan orang dalam negeri dalam masa pandemi COVID-19,” bunyi latar belakang lainnya dikutip dari laman Setkab, Selasa (30/3/2021).

Baca artikel selengkapnya di sini