10,5 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT

Pelaporan SPT Pajak 2020 Ditargetkan Capai 80 Persen — Petugas melayani masyarakat yang ingin melaporkan SPT di Kantor Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Rabu (11/3/2020). Hingga 9 Maret 2020, pelaporan SPT pajak penghasilan (PPh) orang pribadi meningkat 34 persen jika dibandingkan pada tanggal yang sama tahun 2019. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak periode 2020 berakhir hari ini. Berdasarkan aturan, batas pelaporan SPT wajib pajak (WP) orang pribadi (OP) sampai 31 Maret, sedangkan WP badan berakhir pada 30 April 2021.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat hingga per hari ini, berdasarkan updet pukul 08.37 WIB sudah ada 10,5 juta wajib pajak yang telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak. Jumlah itu terdiri dari 10,2 wajib pajak orang pribadi dan 309.232 wajib pajak badan.

Dari total sebanyak 10,5 juta wajib pajak, sebanyak 10,1 juta wajib pajak telah memanfaatkan layanan efiling atau meningkat dari periode sama tahun lalu 8,5 juta. Sedangkan hanya 410.761 wajib pajak yang masih menggunakan layanan manual untuk melaporkan SPT.

Sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Neilmaldrin Noor menargetkan, sebanyak 80 persen wajib pajak melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak 2020. Artinya dari 19 juta wajib pajak, ditargetkan 15,2 juta wajib pajak lapor SPT-nya.

"Di 2021 ini kami mempunyai target untuk wajib pajak dari 19 juta ditargetkan setidaknya 80 persen sampai akhir tahun dapat terpenuhi," kata

Berdasarkan laman resmi pajak.go.id, penyampaian SPT tahunan Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP) dengan tahun pajak 2020 akan berakhir pada 31 Maret 2021, sedangkan WP badan berakhir pada 30 April 2021.

"Secara ketentuan batas penyampaian SPT wajib pajak orang pribadi pada 31 Maret, kemudian untuk SPT wajib pajak badan berakhir 30 April. Apabila WP terlambat, untuk SPT orang pribadi denda keterlambatan pelaporan

Dwi Aditya Putra

Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Dirjen Pajak Kemenkeu akan menutup masa pelaporan SPT hari ini atau tanggal 30 April 2020. Wajib pajak yang belum melapor, dapat melapor melalui online saat PSBB Pandemi Corona.

2 dari 3 halaman

Hari Ini Terakhir Laporkan SPT Pajak 2020, Ayo Lapor Pajak Online Saja

Batas akhir pelaporan SPT bagi wajib pajak orang pribadi berakhir pada hari ini, Selasa 31 Maret 2021. Wajib pajak pun dihimbau segera melaporkan SPT Pajak 2020, melalui saluran yang ada seperti layanan lapor pajak online.

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan menegaskan jika tak akan memperpanjang batas waktu lapor SPT 2020.

“Sampai saat ini belum ada kebijakan pimpinan untuk menunda batas waktu pelaporan,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Neilmaldrin Noor, kepada Liputan6.com, Selasa (30/3/2021).

Tercatat, hingga 30 Maret 2021, sudah 10 juta wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak periode 2020.

Secara rinci, sebanyak 97 persen wajib pajak telah melaporkan SPT melalui sistem online atau e-filing, sisanya 3 persen wajib pajak masih melaporkan SPT secara manual di KPP.

“Sampai siang tadi sudah lewat 10 juta SPT, kurang lebih 3 persen yang lapor manual dan 97 persen melalui SPT Online,” ujarnya.

Sebagai informasi, pelaporan SPT Tahunan ini bisa dilakukan dengan berbagai cara termasuk secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), pojok pajak, mobi pajak, atau tempat khusus penerimaan SPT Tahunan.

Sementara, cara lainnya bisa melalui pos atau jasa ekspedisi, layanan lapor pajak online e-Filing, dan Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP).

Demikian, Neilmaldrin menegaskan bahwa Ditjen Pajak telah menghimbau wajib pajak orang pribadi dan badan dapat menyampaikan laporan SPT pajak sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Jika sampai terlambat, maka akan dikenakan denda.

3 dari 3 halaman

Sanksi

Sanksi telat lapor SPT diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ketentuan sanksi ini ada di dalam Pasal 7.

Berikut rincian sanksi administrasi berupa denda tersebut:

- Denda Rp 1.000.000 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan

- Denda Rp 100.000 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi

- Denda Rp 500.000 untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai

- Denda Rp 100.000 untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya

SPT
Bisnis
SPT adalah surat yang isinya tentang pemberitahuan pelaporan perhitungan pajak.
Lihat Selengkapnya
SPT
ditjen pajak
Organisasi
Direktorat Jenderal Pajak adalah salah satu eselon satu di bawah Kementerian Keuangan Indonesia.
Lihat Selengkapnya
ditjen pajak
Pelaporan SPT Pajak
SPT Pajak