Pembangunan Smelter Freeport Berpotensi Rugikan Negara?

Pemerintah membuka opsi untuk melakukan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) PT Freeport Indonesia (PTFI) di Papua. Namun, dengan prasyarat utama adanya kemampuan kapasitas produksi yang juga besar mencapai 3 juta ton.

"Mengenai kemungkinan bangun smelter di Freeport ini tergantung dari kapasitas berproduksi. Jadi, kalau kita berproduksi lebih dari 3 juta ton itu memang opsi ada smelter baru di Freeport itu bisa di buka," ujar Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum)/Mining Industry Indonesia (MIND ID), Orias Petrus Moedak dalam Rapat Dengar Pendapat Bersama Komisi VII DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (31/3).

Dia mengungkapkan, dengan diberlakukannya prasyarat itu bertujuan untuk menarik perhatian investor. Menyusul tingginya kapasitas produksi smelter di Papua.

"Dan ini bisa difasilitasi oleh Kepala BKPM. (Tetapi) tergantung dari nanti besarnya produksi di Freeport. Itu sangat bisa dilakukan," tambahnya.

Kendati demikian, dia mengakui, jika rencana untuk membangun smelter di Papua tidak bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. Mengingat perlu adanya berbagai persiapan matang agar kegiatan pembangunan berjalan lancar.

"Dan untuk persiapan itu, membutuhkan waktu dan investor yang berminat supaya kita bisa (bekerja sama) dengan investor itu.Tetapi, opsi (pembangunan smelter di Papua) itu terbuka," jelas dia. 

Menteri ESDM Arifin Tasrif mendapat kritikan dari anggota DPR Komisi VII soal pembangunan smelter PT Freeport Indonesia yang molor.

Tercatat, progress pembangunan smelter ini baru mencapai 6 persen. Beberapa anggota DPR mengatakan pembangunan smelter ini tidak ada hasilnya dan berpotensi memakan waktu lebih lama jika tidak diselesaikan.

Menanggapi kritikan itu, Arifin mengatakan penyebab mandeknya pembangunan smelter tersebut dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia.

"Di tahun 2020 karena terdampak pandemi, Freeport meminta penundaan setahun pembangunan smelter, karena pandemi jadi tidak bisa melakukan kegiatan konstruksi," ujar Arifin dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR, Senin (22/3/2021).

Menurut Arifin, berdasarkan aturan, keterlambatan pembangunan smelter ini akan mendapatkan penalti. Nantinya penalti yang diberikan sebesar 20 persen dari pendapatan tahun berjalan.

Kata Arifin, jika tidak diberikan izin ekspor maka akan berdampak pada penurunan penerimaan negara.

"Kalau nggak diberikan izin ekspor, akan berdampak pada penerimaan negara dan juga dampak sosial ke para karyawan Freeport. Oleh karena itu, kita berikan izin dengan tetap ada denda karena keterlambatan," ujarnya.