Kepala BBPSDM Pertanian: Coaching Penyuluh Pertanian PPPK Demi Wujudkan Swasembada Pangan

20160704-Pupuk Padi-Karawang- Gempur M Surya — Petani memupuk tanaman padi di Karawang, Jawa Barat, Senin (4/7). Untuk mencapai target swasembada pangan 2016, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 20 triliun. (Liputan6.com/Gempur M Surya)

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BBPSDM Pertanian) Dedi Nursyamsi mengatakan, coaching Penyuluh Pertanian PPPK diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi penyuluh pertanian, khususnya PPPK.

Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mengoptimalkan kegiatan pembinaan, pengawalan, dan pendampingan kepada petani.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan PPPK mampu menjadi ASN yang profesional, mandiri, dan berdaya saing, serta responsif dalam pelaksanaan tugasnya,” kata Dedi Nursyamsi dalam acara Coaching Penyuluh Pertanian yang dilaksanakan secara offline dan online, di Ciawi, Bogor, Senin (5/4/2021).

Dengan begitu, diharapkan para PPPK penyuluh pertanian tersebut mampu memecahkan permasalahan petani di lapangan sesuai disiplin ilmu pengetahuan yang dimiliki, metodologi dan teknis analisis yang tepat sesuai potensi wilayah masing-masing.

“Diharapkan nantinya penyuluh pertanian juga harus cepat, cermat, akurat, memiliki target yang jelas, mampu bekerja sama, taat aturan, dan siap serta memiliki kemampuan dalam menghadapi perkembangan teknologi di Era Revolusi Industri 4.0 yang menuntut perubahan yang dinamis,” ungkapnya.

Hal tersebut sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kementerian Pertanian, yaitu Pertanian Maju, Mandiri, dan Modern. Arah kebijakan ini menjadi pedoman untuk bertindak cerdas, tepat, dan cepat bagi jajaran Kementerian Pertanian.

Pedoman tersebut juga dimanfaatkan untuk mencapai kinerja yang lebih baik, mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, memanfaatkan teknologi mutakhir, dan korporasi petani melalui optimalisasi Peran Penyuluhan dalam Pendampingan Program Swasembada Pangan di Tingkat Kostratani (BPP) dan Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP).

Sebagai informasi, sebanyak 9.514 orang penyuluh pertanian yang baru saja diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mengikuti kegiatan coaching Penyuluh Pertanian PPPK secara tatap muka dan juga online.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Rencana pemerintah mengimpor 1 juta ton beras mendapat penolakan dari berbagai pihak. Kebijakan ini dinilai hanya akan melukai petani Indonesia.

2 dari 2 halaman

Ketua MPR: Masa Depan Indonesia Ada di Desa dan Bertani

Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Dok Kementan

Langkah yang dilakukan Walikota Salatiga dalam mengembangkan tanaman vanili dinilai Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo sebagai langkah strategis. Upaya mengangkat perekonomian rakyat karena masa depan Indonesia bukan lagi di Jakarta atau kota-kota besar lainnya.

"Dalam kondisi pandemi seperti ini, ada 5 negara yang akan terhindar dari krisis pangan dunia, diantaranya adalah Indonesia. Dan hanya 3 sektor yang bertahan bahkan tumbuh, salah satunya pertanian. Tadi, kata Pak Mentan, nilai ekspor pertanian sepanjang 2020 hampir mencapai Rp 500 triliun," ujar dia saat menyampaikan materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dan Pencanangan Salatiga sebagai Kota Empat Pilar dan Kota Vanili di Pendopo Rumah Dinas Walikota Salatiga, Rabu (31/3/2021).

Bamsoet, begitu Ketua MPR akrab dipanggil, menjelaskan bahwa kota-kota besar tidak lagi akan menjanjikan karena aktivitas bisnis akan bergeser ke desa.

"Beberapa kawan kembali ke desa, bertani dan mengembangkan UMKM. Sekarang tumbuh dan berkembang lewat pasar online. Ini artinya, berbisnis itu mudah," katanya.

Kota Salatiga menurut Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memiliki potensi untuk pengembangan vanili karena ada kesesuaian kondisi lahan dan agroklimat.

"Konsep pengembangan berbasis pekarangan, 10 tanaman vanili per kepala keluarga menjadi pilihan untuk memberdayakan masyarakat," kata Mentan.

Sebagai informasi, volume ekspor vanili Indonesia periode Januari-Desember 2020 sebesar 363,5 ton atau senilai Rp 873 miliar atau meningkat 28,16 persen dibanding periode yang sama tahun 2019.