BI dan Pemda Kepulauan Riau Dorong Penerapan Digitalisasi di Sektor Pariwisata

FOTO: Pengembangan Sistem Digital Perbankan di Tahun 2021 — Teller menghitung uang di salah satu kantor cabang digital Bank BNI di Jakarta, Rabu (30/12/2020). Regulator dinilai perlu mengawasi transaksi digital yang terjadi di Indonesia. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Salah satu langkah konkrit upaya mendorong integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif dan efisien, Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepulauan Riau dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, beserta asosiasi dan pelaku industri menyelenggarakan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) Melayu Pesisir 2021.

Festival dengan tema “Bersinergi dalam Akselerasi Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan Kepulauan Riau”, sebagi bentuk sinergisitas Bank Indonesia dengan Pemerintah Daerah dalam pemulihan Ekonomi di masa Pandemi.

Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan, FEKDI menjadi wadah untuk melakukan sinergi kebijakan dan landasan implementasi berbagai inisiatif pengembangan dan perluasan ekonomi dan keuangan digital untuk mengakselerasi transformasi digital dan mempercepat program recovery economy di Kepulauan Riau.

“Karena ini program baru yang implementasinya untuk memperkuat keuangan digital, perluasan pengembangan usaha yang ekspektasinya secara makro akan berpengaruh pada sektor ekonomi dan pembangunan, maka setiap tiga bulan sekali akan kita lakukan evaluasi,” Ujar Ansar saat membuka Fekdi di Tanjung Pinang melaui siaran media daringnya, Senin (12/4/2021).

Ansyar mengatakan, terkait Travel Bubble yang tak lama lagi dibuka pariwisata di Batam dan Bintan untuk wisatawan asing maka pihaknya mendorong untuk penerapan digitalisasi di sektor pariwisata di Kepulauan Riau.

Digitalisasi menurutnya untuk era saat ini merupakan sebuah keniscayaan untuk mendorong dunia pariwisata. Adanya penerapan teknologi dan digitalisasi di bidang pariwisata akan memudahkan wisatawan baik asing maupun domestik untuk mengeksplorasi tujuan wisata di Kepulauan Riau.

“Tidak hanya digitalisasi dalam pemasaran dan promosi, tetapi juga digitalisasi di semua transaksi dalam dunia pariwisata,” ungkap Gubernur yang sebelumnya pernah menjabat 2 Periode sebagai Bupati Bintan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sensi Talk: TRANSFORMASI UANG DI ERA DIGITAL_FULL

2 dari 3 halaman

Bentuk Satgas

100 Lebih Perusahaan Ramaikan Fintech Summit and Expo 2019 — Marketing menjelaskan produk fintech Dana pada Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2019 di JCC Jakarta, Senin (23/9/2019). Fintech memberikan layanan keuangan berbasis digital serta mampu menjangkau sektor yang tidak dapat dijangkau perbankan konvensional. (Liputan6.com/Fery Pradolo)

Selanjutnya untuk mempercepat digitalisasi daerah juga dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Tim ini dibentuk sebagai manifestasi dari Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2021.

Pembentukan Satgas TP2DD bertujuan untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi kabupaten dan kota di Kepri, terutama untuk:

(i) mendorong implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) yang dapat meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah, serta

(ii) mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital di masyarakat guna mewujudkan keuangan yang inklusif, serta meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional.

“TP2DD di level provinsi, kabupaten dan kota untuk Ketua Timnya dijabat langsung oleh Kepala Daerah. Dan kita akan terus melakukan koordinasi agar program digitalisasi ini berjalan maksimal dengan hasil optimal,” kata Ansar.

3 dari 3 halaman

QRIS

Pertumbuhan Layanan Digital Bank Meningkat di Masa Pandemi COVID-19 — Nasabah memanfaatkan layanan digital bank melalui layanan Mandiri Syariah Mobile di Jakarta, Rabu (8/7/2020). Mandiri Syariah juga mengoptimalkan metode pembayaran digital tanpa uang tunai sebagai upaya untuk mengurangi risiko penyebaran Covid-19 di Era New Normal. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sementara itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, Musni Hardi K. Atmaja, mengatakan pihaknya mendukung upaya bersama dalam mengakselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan di Provinsi Kepri melalui langkah-langkah percepatan digitalisasi sistem pembayaran.

Langkah-langkah tersebut antara lain mendorong akselerasi digitalisasi keuangan melalui QR Code Indonesian Standard (QRIS) sekaligus mendorong kesuksesan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GBBI), mempersiapkan fast payment 24/7 pembayaran ritel menggantikan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) guna mempercepat penyelesaian transaksi dan mendorong digitalisasi perbankan melalui standardisasi Open Application Programming Interfaces (Open API).

“Tidak hanya itu, kebijakan digitalisasi juga untuk mendorong elektronifikasi transaksi keuangan daerah. Upaya tersebut perlu didukung oleh langkah-langkah reformasi regulasi melalui PBI Sistem Pembayaran yang telah diterbitkan BI untuk mendorong inovasi sistem pembayaran dengan memerhatikan manajemen risiko dan siber,” ujar Musni Hardi.

Dalam acara tersebut ikut hadir Bupati Anambas Abdul Haris dan Perwakilan Kepala Daerah Kabupaten dan Kota di Kepri, beberapa OPD di lingkungan Pemprov Kepri, dan jajaran manajemen Bsnk Indonesia Perwakilan Kepri.