Kemenristek dan BKPM akan Berubah Status, Bagaimana Nasib PNS Instansi Ini?

Tingkat Mutu dan Produktivitas, Kemnaker Ajak ASN Indramayu Belajar dari Pelaku Industri — Ilustrasi Aparatur Sipil Negara atau PNS

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengubah nomenklatur dua instansi negara dan mendapat restu DPR. Perubahan nomenklatur yakni melebur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) jadi satu, serta membentuk Kementerian Investasi.

Menurut kabar menyebutkan jika akan ada perubahan nomenklatur Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi Kementerian Investasi.

Lantas, bagaimana nasib para Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS yang bekerja di Kemenristek dan BKPM?

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Paryono, menilai pembentukan kementerian baru atau peleburan instansi negara seperti ini sudah beberapa kali terjadi.

Dia lantas mencontohkan pemindahan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) dari sebelumnya berada di bawah Kemenristekdikti menjadi masuk ke Kemendikbud.

Pada kasus ini, seluruh PNS Dikti yang tadinya berada di bawah Kemenristekdikti harus dimutasi ke Kemendikbud.

"Kalu melihat sebelumnya Dikti yang masuk ke Kemendikbud, maka pegawai yqng ada di Dikti dibawa ke Dikbud. Nanti misalnya Ristek digabung ke Dikbud, ya dibawa juga pegawainya," jelas Paryono kepada Liputan6.com, Kamis (15/4/2021).

Kondisi serupa juga mungkin terjadi pada PNS di BKPM, jika nantinya lembaga tersebut naik kelas jadi Kementerian Investasi. Dalam kasus ini, Paryono coba memberi pengecualian jika nantinya Kementerian Investasi masih membutuhkan tenaga tambahan dalam operasionalnya.

"Pegawainya dan PNS akan diikutkan juga. Jika butuh penambahan bisa membuka lowongan mutasi dari instansi lain, atau meminta formasi ke Menpan (Menteri PANRB)," ujar Paryono.

Saksikan Video Ini

Bahlil Lahadalia menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Kabinet Indonesia Maju.

2 dari 2 halaman

BKPM Promosi Jadi Kementerian Investasi, Ampuh Sedot Investor?

20160919-BKPM — Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM). (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, menyoroti wacana Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang diisukan akan promosi jadi Kementerian Investasi.

Pada kasus ini, Bhima coba memandang rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pembentukan Kementerian Investasi sebagai wadah untuk menyaring para investor.

"Sebetulnya BKPM kan sudah setara kementerian, jadi buat apa jadi kementerian? Belum tentu investasi bisa naik, karena masalahnya bukan hanya menggaet calon investor lewat promosi," ujarnya kepada Liputan6.com, Rabu (14/4/2021).

Menurut dia, poin terpenting pada sektor investasi yakni kelanjutan dari komitmen ke realisasi. Sebab sejumlah hambatan masih terpapar di lapangan, seperti ongkos logistik yang mahal, infrastruktur tak terintegrasi, hingga tindak pungutan liar (pungli) dan kurangnya SDM yang dibutuhkan industri.

"Jadi gak ada jaminan investasi naik signifikan paska BKPM jadi kementerian, tapi yang pasti anggaran lebih jumbo," tegas Bhima.

Bhima menilai, jika pemerintah percaya diri bisa datangkan investasi, seharusnya yang patut ditindaklanjuti adalah Undang-Undang (UU) Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja. "Artinya ini kan pemerintah kurang pede dengan UU Cipta Kerja, jadi BKPK seakan di-upgrade," sambungnya.

Dalam kasus lain, ia juga menyoroti Indeks Kemudahan Berbisnis (EODB) 2020 dimana Indonesia bertengger di peringkat 73. Di sisi lain, BKPM disebutnya tidak bisa menangani seluruh subsektor meski nantinya naik pangkat jadi Kementerian Investasi.

Dia mencontohkan soal peringkat Trading Accross Border atau perdagangan lintas batas yang ada di urutan 116. Di sini Kementerian Keuangan bertugas dalam hal bea cukai, kemudian Kementerian Perdagangan jadi regulator terkait perdagangan ekspor/impor.

"Merubah BKPM jadi kementerian pesimis bisa atasi komponen yang ada di EODB. Ada lagi komponen dealing with construction permit atau masalah izin mendirikan bangunan di urutan ke 110. Itu kan masalah lintas sektor, gak ada urusan dengan BKPM jadi Kementerian Investasi," tuturnya.

Potret Raline Shah Terbangkan Pesawat, Gaya Liburan ala Old Money

Foto-foto kenangan itu juga mengingatkan Fuji pada jarangnya ia bertemu dengan sang kakek. Dalam unggahannya pada 11 Februari 2022, Fuji menyebut bahwa ia dan Pak Gaek terakhir bertemu dua tahun lalu. Kala itu, ketika akhirnya bisa bertemu kembali, kondisi kakeknya sudah menurun hingga tak lagi bisa mengenalinya, namun pertemuan itu tetap berarti bagi Fuji. (Liputan6.com/IG/@fuji_an)

PNS
Organisasi
PNS merupakan kependekan dari Pegawai Negeri Sipil.
Lihat Selengkapnya
PNS
bkpm
Organisasi
BKPM merupakan kependekan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Lihat Selengkapnya
bkpm
Kementerian Investasi
Organisasi
Kementerian Investasi bertugas menangani urusan investasi.
Lihat Selengkapnya
Kementerian Investasi
Kemenristek
Berita Terkini