Sri Mulyani: Kita Pakai Krisis Jadi Peluang Percepat Reformasi Struktural

Menkeu Sri Mulyani Beberkan Perubahan Pengelompokan/Skema Barang Kena Pajak — Menkeu Sri Mulyani mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021). Rapat membahas konsultasi terkait usulan perubahan pengelompokan/skema barang kena pajak berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan jika Indonesia harus bisa menggunakan krisis sebagai momentum semakin memperkuat reformasi strukturalnya. Indonesia diyakini mampu melewati krisis seperti pandemi Covid-19 yang saat ini sedang terjadi.

“Jadi apa yang kita fokuskan saat ini?. Setiap Indonesia menghadapi krisis, seperti krisis keuangan global tahun 2008-2009 atau bahkan krisis keuangan Asia yang paling parah, kita gunakan krisis tersebut sebagai peluang untuk mempercepat reformasi struktural,” katanya dalam pidato pembuka acara “Government of Indonesia – Asian Development Bank 2021 High Level Poliy Dialogue” secara virtual, ditulis Jumat (16/4).

Sri Mulyani menilai, pandemi Covid-19 sebagai game changer global adalah kesempatan untuk melakukan perubahan, baik dari sisi pengelolaan APBN maupun reformasi struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) untuk mendorong investasi.

Dari sisi fiskal, dirinya menyebut bahwa Indonesia juga melakukan reformasi perpajakan, baik dari sisi legislasi maupun sistem perpajakan.

Perbaikan iklim bisnis dan investasi, sebagian besar telah dilakukan melalui Omnibus Law UU Ciptaker yang dimaksudkan untuk mengatasi berbagai kendala pembangunan, termasuk peningkatan kemudahan berusaha, reformasi hukum ketenagakerjaan dan pembentukan Sovereign Wealth Fund.

"Indonesia juga telah memiliki Undang-Undang Cipta Kerja yang dibuat untuk memperbaiki iklim investasi agar dapat memperkuat daya saing, produktivitas, dan mengembangkan inovasi di Indonesia," terang Sri Mulyani.

Bendahara Negara ini juga mengingatkan untuk menyukseskan reformasi ini, sangat membutuhkan bantuan dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait, terutama dari sisi prioritas penggunaan anggaran.

Program jaring pengaman sosial juga harus diperkuat untuk memberi perhatian penuh terhadap usaha-usaha mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan dalam masyarakat.

“Jadi, kami tidak hanya melihat pandemi sebagai suatu hal yang bersifat jangka pendek kemudian bagaimana memulihkan ekonomi setelahnya, tetapi kami juga melihat masalah fundamental dan struktural ini dan mencoba untuk membangun hal yang benar dalam memperkuat akuntabilitas pemerintahan dan efektivitas semua kebijakan di Indonesia,” tutupnya.

Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Ini

Majalah Global Markets memberi penghargaan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai Finance Minister Of The Year for East Asia Pacific 2020. Ini dia alasannya.

2 dari 2 halaman

Sri Mulyani Ingatkan Pencegahan Korupsi Bukan Hanya Slogan

Sri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 T — Menteri Keuangan Sri Mulyani . (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, aksi pencegahan korupsi harus dilakukan dengan tepat terutama di sektor ekonomi dan keuangan.

Sri Mulyani menegaskan, pencegahan korupsi dengan sistem yang kredibel dan akuntabel akan meningkatkan martabat negara, pendapatan negara dan membuat masyarakatnya lebih sejahtera.

"Oleh karenanya pencegahan korupsi tidak hanya menjadi slogan tapi butuh sinergi pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat," tandasnya dalam acara Peluncuruan Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022, Selasa (13/4/2021).

Sri Mulyani mengakui, dalam proses pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi, risiko penyalahgunaan dan potensi tindakan fraudnya pasti ada.

"Misalnya data fiktif, duplikasi data penerima bansos dan lainnya merupakan risiko yang harus diawasi dan diminimalkan," katanya.

Menkeu bilang, Indonesia masih menghadapi kondisi yang extraordinary. Mereka yang melancarkan aksi kejahatan di masa ini dikategorikan melakukan extraordinary crime, sehingga penanganannya juga harus extraordinary.

"Tidak cukup hanya penegakan law enforcement yang tegas tetapi juga harus diberikan edukasi dan komunikasi karena tata kelola dan integritas adalah fondasi yang penting," ujarnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, sinergi pemerintah, dalam hal ini Kemenkeu, Kementerian dan Lembaga terkait serta aparat penegak hukum termasuk KPK menjadi sangat penting.

"Selain itu juga dengan memperkuat dan mendayagunakan aparat internal di masing-masing Kementerian/Lembaga," tandas Sri Mulyani.