Emil Salim: Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Gedung Kemenkeu di Jakarta Jadi Mal

Gedung Kementerian Keuangan. (Dok Kemenkeu)

Liputan6.com, Jakarta - Akademisi senior Emil Salim mengkritisi rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Dia menyoroti ongkos pengeluaran dalam proyek ibu kota baru, utamanya pada pembangunan gedung baru untuk seluruh kementerian.

Mantan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup ini mencatat, seluruh instansi kementerian, termasuk Istana Presiden/Wakil Presiden, Kantor MPR/DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, hingga Markas Besar TNI/Polri wajib pindah ke ibu kota baru.

"Beberapa kantor-kantor akan pindah, dan lazimnya ditempuh tukar guling dengan swasta. Jika kemudian tukar guling, maka tentu swasta yang harus bangun gedung Deplu (Kemenlu) baru di ibu kota negara, tentu akan tertarik untuk memanfaatkan komersialitas dari gedung itu (yang ada di Jakarta)," ujarnya dalam sesi webinar, Jumat (16/4/2021).

"Departemen Keuangan (Kemenkeu) adalah salah satu monumen historis yang besar, juga akan ditukar gulingkan. Kemudian beberapa kompleks di (Medan) Merdeka Barat/Timur/Selatan/Utara, kantor-kantor itu jika pindah harus juga tukar guling," paparnya.

Emil menilai, jika ibu kota nanti pindah, karakter Jakarta yang selama ini punya sisi historis tinggi dalam pembentukan Republik Indonesia akan hilang. Menurutnya, itu semua akan diganti oleh gedung-gedung pemerintahan baru di Kalimantan Timur yang tidak punya nilai sejarah.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Aparatur sipil negara di kementerian dan lembaga tercatat mencapai 800 ribu hingga 1 juta orang. Namun, nantinya hanya sekitar 180 ribu orang saja yang akan pindah ke ibu kota baru.

2 dari 2 halaman

Mengandalkan Dana Swasta

Gedung AA Maramis yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Keuangan. (Dok Kemenkeu)

Bahkan, dia membayangkan gedung-gedung pemerintahan di Jakarta seperti Departemen Keuangan (sekarang Kementerian Keuangan) nantinya akan dimiliki swasta dan dijadikan mal.

"Maka cost terbesar yang saya lihat adalah the historical cost dari ibu kota proklamasi, berkembangnya pusat perjuangan kita dari sejak Budi Utomo, akan hilang lenyap," ungkapnya

"Dan kalau ditukargulingkan jadi sentra komersial, bayangkan Departemen Keuangan menjadi mal. Ngeri saya melihat hal-hal ini," dia menambahkan.

Dia lantas mempertanyakan, apakah pemerintah sudah memperhitungkan secara matang seluruh ongkos pemindahan ibu kota baru tersebut. Emil menganggap itu penting digarisbawahi, karena pemerintah secara anggaran terbatas, dan nantinya akan lebih banyak mengandalkan dana swasta.

"Swasta itu dia memikirkan keuntungan, dan siapa yang mempunyai dana dari swasta itu membangun gedung-gedung kementerian baru di Kalimantan? Tentu swasta yang besar, konglomerat besar. Bagaimana dampak politik ekonominya di dalam pembangunan ibu kota tersebut," tuturnya.