Anggaran Tak Cukup, Pengamat Sebut Ibu Kota Baru Cuma Jadi Beban Negara

Desain Ibu Kota Baru — Visual desain garuda di bangunan Istana Negara Ibu Kota Baru. (dok. tangkapan layar IGTV @suharsomonoarfa)

Liputan6.com, Jakarta - Pendiri Narasi Institute, Sekaligus Ekonom Senior, Fadhil Hasan meminta pemerintah menunda rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) sampai Penanganan COVID-19 selesai.

Indonesia saat ini dinilai tidak memiliki kapasitas ekonomi dan keuangan yang memadai untuk membiayai pembangunan ibu kota baru, sehingga akan semakin membebani perekonomian negara.

Fadhil mengatakan, utang pemerintah terus meningkat yang sekarang diperkirakan Rp 6.300 triliun dan diprediksi akan berjumlah Rp 10.000 triliun pada 2024 sudah cukup membebani perekonomian.

Apalagi penerimaan negara dari sektor pajak justru semakin menurun diukur dari tax rationya. Tax ratio terus mengalami penurunan dari 10,2 persen pada 2018 menjadi 7,9 persen pada 2020.

Selain itu, sumber daya juga semakin terbatas dan negara sedang dihadapkan pada upaya penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Sehingga, katanya, membangun ibu kota baru sungguh bukan merupakan prioritas yang tepat dan langkah yang benar.

"Ini hanya akan menambah beban perekonomian dan persoalan yang lebih rumit bagi pemerintah. Legacy yang ingin ditorehkan Jokowi akan berakhir sebagai misery bagi masyarakat banyak," jelas Fadhil Hasan dalam keterangannya pada Sabtu (17/5/2021).

Fadhil nilai argumentasi pembiayaan ibu kota baru dari swasta tidak dapat dibenarkan. Menurutnya, partisipasi swasta tentunya bisa terealisasi jika kondisi perekonomian dalam keadaan baik dengan tren yang meningkat dan kondisi iklim investasi kondusif.

Namun kedua hal tersebut sekarang ini belum nampak, bahkan kini ekonomi masih dalam taraf awal pemulihan, itupun jika penanganan pandemi Covid-19 berjalan baik.

"Iklim investasi pun belum membaik walaupun UU Cipta Kerja dan produk turunannya sudah dibuat," tuturnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Aparatur sipil negara di kementerian dan lembaga tercatat mencapai 800 ribu hingga 1 juta orang. Namun, nantinya hanya sekitar 180 ribu orang saja yang akan pindah ke ibu kota baru.

2 dari 3 halaman

Dibangun Mulai 2021

Siswa SD — Sejumlah siswa mencari lokasi calon ibu kota baru pada peta saat kegiatan belajar bertema wawasan Nusantara di SDN Menteng 02, Jakarta, Selasa (27/8/2019). Kegiatan belajar wawasan Nusantara itu memberitahukan lokasi pemindahan ibu kota RI dari Jakarta ke Kalimantan Timur.(merdeka.com/Imam Buhori)

Pembangunan ibu kota baru akan dimulai pada 2021, bahkan peletakan batu pertama direncanakan pada bulan Ramadan ini.

Target pembangunan ibu kota baru hingga 2024 mencakup pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 56.000 hektar dengan sarana dan prasarana pendukungnya dari 256.142 ribu hektar, dan sisanya dipersiapkan untuk selanjutnya dibangun pembangunan kota termasuk areal hijau dan terbuka.

Dari sisi anggaran, dibutuhkan Rp 500 triliun yang sebagian besar diharapkan berasal dari investor melalui skema kemitraan pemerintah dan swasta serta swasta murni.

3 dari 3 halaman