Sukses

Bos BKPM: Bangun Pabrik Pupuk di Papua Terkait Kedaulatan Negara

Adapun proyek pengembangan di Papua Barat ini adalah proyek pendirian pabrik pupuk urea, amoniak, dan juga methanol.

Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mendukung rencana pembangunan pabrik pupuk di Bintuni, Provinsi Papua Barat. Keberadaan pabrik dikatakan bentuk kedaulatan negara.

Pabrik ini rencananya akan dibangun PT Pupuk Indonesia (Persero) dan anak usahanya, PT Pupuk Kaltim.

"Khusus untuk di Papua, saya yang akan turun langsung. Karena ini menyangkut dengan kedaulatan negara. Jadi pupuk ini jangan dianggap main-main. Nilainya bukan hanya bisnis, tapi nilai pengabdian, nilai pemerataan. Nilainya adalah kebersamaan. Apalagi kebutuhan pupuk nasional masih di atas kapasitas produksi nasional," ujar Bahlil dalam pernyataannya, Minggu (18/4/2021).

Dukungan tersebut disampaikan oleh Bahlil dalam kunjungan kerjanya ke PT Pupuk Kaltim di Bontang, Kalimantan Timur, Jumat (16/4/2021). Bahlil diterima langsung Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Bakir Pasaman dan Direktur Utama PT Pupuk Kaltim Rahmad Pribadi.

Bahlil juga menegaskan bahwa kehadiran industri pupuk di Papua Barat merupakan salah satu wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terkait dengan perizinan investasi, Bahlil memastikan akan membantu penuh PT Pupuk Kaltim dalam mengurus izin pendirian pabrik pupuk yang diperlukan.

Termasuk insentif fiskal berupa Tax Holiday dan Tax Allowance. Ini ditujukan agar proyek perluasan tersebut berjalan dengan baik.

"Saya janji sama Pak Dirut, urusan ekspansi nanti, izinnya semua diurus di BKPM. Pemerintah dan BUMN atau perusahaan harus kolaborasi. Karena kalau menahan izin, itu berarti menahan penciptaan lapangan pekerjaan, menahan sumber pendapatan negara, sama juga menahan pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan menahan perbaikan peringkat kemudahan berusaha kita di mata dunia internasional," ucapnya.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Bakir Pasaman menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah, khususnya BKPM atas bantuan yang diberikan selama ini.

Dia menyatakan siap menjalankan pengembangan kawasan di Papua Barat sebagai bagian dari upaya pengembangan perusahaan.

Adapun proyek pengembangan di Papua Barat ini adalah proyek pendirian pabrik pupuk urea, amoniak, dan juga methanol.

Bakir menjelaskan, proyek besar ini sangat membutuhkan dukungan pemerintah, antara lain dukungan harga gas yang kompetitif dengan alokasi yang mencukupi, tax holiday, serta penentuan lokasi di Kawasan BP Tangguh.

Lokasi proyek yang berada di Papua Barat ini merupakan salah satu kontribusi Pupuk Indonesia dalam membantu pemerintah untuk mengembangkan Kawasan Indonesia Timur.

"Selain itu, saat ini kami juga tengah memulai proyek pabrik amoniak-urea Pusri 3B di Palembang, yang kami harapkan beroperasi pada tahun 2024," tambah Bakir.

 

Saksikan Video Ini

2 dari 2 halaman

Pelaksana Proyek

Direktur Utama PT Pupuk Kaltim Rahmad Pribadi menegaskan pihaknya siap menjadi pelaksana proyek di Papua Barat.

Perusahaan akan terus melakukan koordinasi dengan PT Pupuk Indonesia untuk mencari format yang paling pas dalam mengembangkan pabrik di Bintuni.

"Kami berharap dukungan, sehingga program investasi yang sudah direncanakan ini dapat terlaksana," dia menandaskan.

Saat ini PT Pupuk Kaltim telah memiliki 5 pabrik urea berkapasitas 3,4 ton per tahun, 5 pabrik amonia berkapasitas 2,7 juta ton per tahun dan pabrik NPK berkapasitas 350.000 ton per tahun.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Â