Heboh Rizal Ramli Sebut Sri Mulyani SPG IMF-Bank Dunia, Kemenkeu Buka Suara

Selain itu, menurut Puspa, implementasi Common Framework for Debt Treatment beyond the DSSI memungkinkan 73 negara miskin tersebut mendapatkan keringanan pembayaran kewajiban utang secara case-by-case basis.

Pelaksanaan DSSI dan Common Framework bagi negara-negara miskin tersebut diinisiasi oleh G20 dan mendapatkan dukungan dari stakeholder.

Dalam pelaksanaan DSSI dan Common Framework ini, Bank Dunia dan IMF memberikan dukungan teknis dan analisis debt sustainability.

Pada 2020, realisasi DSSI bagi low income countries tersebut mencapai USD 5,7 miliar, dan pada semester pertama 2021 diperkirakan akan mencapai USD 7,3 miliar.

"Indonesia mendukung pelaksanaan DSSI & Common Framework serta peran Bank Dunia-IMF dalam membantu negara-negara miskin dapat fasilitas pembiayaan vaksin, meningkatkan tata kelola pembiayaan, serta menerapkan strategi pemulihan ekonomi yg kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif," tutur Puspa.

Menurutnya, untuk memenuhi kebutuhan mengatasi pandemi dan ekonomi yang tertekan, banyak negara menambah utangnya sehingga rasio utang terhadap GDP-nya meningkat sangat tajam. Dibanding negara-negara tersebut, Indonesia dapat menekan dan mengelola utangnya dengan baik.

"Pemerintah Indonesia sendiri mengupayakan kemandirian pembiayaan dengan semakin memperbesar porsi Surat Berharga Negara Domestik. Pendalaman pasar keuangan domestik akan terus dilakukan untuk mendukung kemandirian pembiayaan ini," ungkap Puspa.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut propsek pemulihan ekonomi semakin membaik seiring peluncuran vaksin dan dukungan kebijakan program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Namun, masih terdapat ketidakseimbangan pemulihan global sebab di beberapa negara ekonomi diproyeksikan mengalami pertumbuhan positif sementara negara yang terpukul lebih keras memiliki proyeksi pertumbuhan yang jauh lebih rendah.

“Kami berharap Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional dapat meningkatkan upaya dalam mendukung negara-negara di seluruh dunia, untuk secara efektif mengelola beban utang mereka, meningkatkan akses mereka ke vaksin dan menerapkan strategi pemulihan pertumbuhan mereka,” kata Menkeu secara daring pada Komite Pembangunan / Development Commitee (DC) World Bank Spring Meeting 2021, ditulis Senin (12/4).

Pandemi Covid-19 telah memberikan tekanan yang tidak semestinya pada keuangan sektor publik. G20, Bank Dunia, Dana Moneter Internasional dan kreditor swasta harus bekerja sama untuk memastikan skema pembagian beban yang adil untuk membantu negara-negara berpenghasilan rendah.

“Kami membutuhkan pengawasan dan bimbingan yang lebih besar dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mengatasi masalah utang yang terus meningkat dan mengurangi tekanan yang meningkat,” ungkap Menkeu.

Mengenai pemulihan perekonomian, Menkeu menyambut baik usulan pembangunan yang tangguh dan inklusif sebagai kerangka komprehensif untuk mengintegrasikan pertimbangan pembangunan dan penanggulangan perubahan iklim.

“Sebagai penutup, saya ingin menggarisbawahi harapan saya agar Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional dapat melanjutkan dan memperkuat peran pentingnya sebagai mitra yang dapat diandalkan dan mitra pembangunan yang efektif bagi negara-negara anggotanya di saat dibutuhkan,” pungkas Menkeu.

Sebagai informasi, Komite Pembangunan / Development Commitee (DC) adalah forum tingkat Menteri dari Kelompok Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional untuk pembangunan konsensus antar pemerintah tentang isu-isu pembangunan. Komite ini didirikan pada tahun 1974 dan memiliki 25 anggota, biasanya Menteri Keuangan atau Pembangunan, dan yang mewakili keanggotaan penuh Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com