Ekonomi Global Bangkit, Kesempatan RI Genjot Ekspor

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyadari, masih banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki persoalan untuk bisa meningkatkan kinerja dan daya saing ekspornya. Menurutnya, persoalan itu muncul baik dari pemahaman atas UMKM itu sendiri, serta regulasi yang dibuat pemerintah.

Masalah yang kerap dialami oleh UMKM seperti masalah legalitas, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Induk Berusaha (NIB), Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), serta prosedur ekspor impor. Kebanyakan UMKM masih tidak memahami dan menyadari pentingnya itu semua.

Sementara dari sisi regulasi, aturan pembatasan impor atau ekspor, izin berusaha, izin usaha industri, izin usaha perdagangan, sertfikasi keamananan pangan, sertifikasi halal dan mahalnya biaya sertifikasi masih jadi penghalang bagi UMKM.

"Ini merupakan area yang pemerintah akan terus lakukan penyederhanaan. Ini merupakan PR (Pekerjaan Rumah) bagi pemerintah terus untuk sederhanakan. Namun bagi usaha kecil untuk terus perhatikan legalitas kegiatan usaha," ujarnya dalam acara Memacu Ekspor UKM, secara virtual, Selasa (20/4).

Tak hanya itu, dari sisi pembiayaan UMKM juga memiliki askses yang cukup sulit untuk mendapatkannya. Sebab UMKM di Tanah Air memiliki anggunan terbatas dan modal terbatas.

Bahkan para UMKM sering dihadapkan pada suku bunga tinggi saat akses pendanaan dari lemnaga keuagan (LK) serta proses dan wkatu lama untuk dapatkan pinjaman dan minimnya pemahaman akan pembukuan.

Namun untuk menjawab hal tersebut, pemerintah sudah lakukan berbagai upaya untuk turunkan suku bunga untuk Usaha Kecil Menengah. "KUR merupakan salah satu contoh dimana volume dan aktivitas untuk UMKM terus ditingkatkan," ujarnya.

Bendahara Negara itu melanjutkan, masalah lainnya juga datang dari sisi pendampingan yang masih mimim. Padahal identifikasi kebutuhan UMKM dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), tatakelola, atau managemen perusahaan adalah hal yang sangat penting dalam meningkatkan daya saing produk mereka.

"Bagaimana program-prorgam pendampingan dilakukan saat ini dilakukan berbagai KL apakah Kemenperin, Kemendag, Menteri UMKM bahkan Pemda," jelasnya.

Kemudian juga persoalan mengenai area produksi. Menurutnya, minimnya standar produk sesuai standar global jadi penghalang UMKM untuk bisa tembus pasar global. Sementara dari sisi produksi terjadi inkonsistensi dan tidak terjadinya continuitas dari produksi dan kualitas produk.

"Hambatan kapasitas produksi dan SDM dan bahan baku jadi salah satu faktor yang berikan kontribusi persoalan produksi berbagai bantuan fasilitas peralatan dan hamabtan riset and development dirasakan UMKM," jelanya.

Terakhir yakni maslah pemasaran. Kebanyakan UMKM masih terkendala terbatasnya informasi mengenai peluang pasar dan jangkauan pemasaran. Minimnya kemampuan promosi, tingkat literasi digital dan keuangan, market riset ini jadi penghalang UMKM untuk tembus pasar global.

"Ditambah ketidakkonsistenan dalam update produk market place jadi salah satu faktor," tandasnya.