Soal Harbolnas Ramadan, Pemerintah Diminta Selektif Berikan Subsidi Ongkos Kirim

Ilustrasi belanja online. Sumber foto: unsplash.com/Mein Deal.

Liputan6.com, Jakarta Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira meminta, pemerintah lebih teliti dalam memberikan subsidi ongkos kirim dalam Program Hari Belanja Online Nasional di akhir bulan Ramadan (Harbolnas Ramadan). Jangan sampai, subsidi ini justru tidak tepat sasaran.

Sebab berdasarkan data Indef, sebanyak 73 persen dari total barang yang diperdagangkan secara online itu adalah produk impor.

Seller Perhatikan, Ini 5 Tips Kirim Barang Pakai COD Ongkir

Sementara jika melihat lebih jauh, 70 persen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak melakukan penjualan melalui di platform digital, artinya masih berjualan secara liar di media sosial.

"Jangan sampai tidak tepat sasaran mensubsidi produk impor dan juga platformnya," jelasnya dalam webinar Pemulihan Ekonomi untuk Sektor UMKM Nasional, secara virtual, Rabu (28/4/2021)

Bima menekankan kewaspadan itu perlu dilakukan bukan berarti pemerintah anti terhadap produk-produk asing. Karena ketika ada kebijakan pemberian subsidi ongkos kirim, maka yang perlu mendapatkan perhatian lebih adalah produk-produk dalam negeri.

"Contoh kasus di Yogyakarta, sudah diuji coba tahun 2020 subsidi ongkos kirim, hanya kepada UMKM binaan Pemda Yogyakarta. Kepada siapa kerjasamanya? kepada transportasi online gojek dan grab. Efektif gak? efektif karena tepat sasaran langsung kepada UMKM yang datanya ada di pemerintah," jelasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Penjual nakal tak hanya marak di media sosial, tetapi juga di e-commerce yang ujung-ujungnya pembeli menjadi korban penipuan atau barang yang diterima tak sesuai deskripsi produk.

2 dari 2 halaman

Stimulus Pemerintah

Ilustrasi Belanja Tanaman Hias Online — Perhatikan ulasan produk dari pembeli sebelumnya. (dok. Unsplash.com/John Schnobrich)

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut, pemerintah akan menyiapkan anggaran sebesar Rp500 miliar untuk mendukung hari belanja nasional. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mensubsidi biaya ongkos kirim pembelian melalui platform online.

"Di mana untuk hari belanja nasional melalui online itu ditujukan untuk produk nasional dan pemeritnah akan mensubsidi ongkos kirim sehingga pemerintah menyiapkan 500 miliar," katanya usai sidang rapat kabinet, Rabu (7/4).

Hari belanja nasional untuk tahun ini dimulai pada H-10 sampai dengan H-5 Lebaran. Pemerintah berharap dengan pemberian subsidi ini produk penjualan UMKM Tanah Air bisa meningkat tajam. Sehingga akan mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Dwi Aditya Putra

Merdeka.com