Soal Harbolnas Ramadan, Pemerintah Diminta Selektif Berikan Subsidi Ongkos Kirim

Liputan6.com, Jakarta Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira meminta, pemerintah lebih teliti dalam memberikan subsidi ongkos kirim dalam Program Hari Belanja Online Nasional di akhir bulan Ramadan (Harbolnas Ramadan). Jangan sampai, subsidi ini justru tidak tepat sasaran.

Sebab berdasarkan data Indef, sebanyak 73 persen dari total barang yang diperdagangkan secara online itu adalah produk impor.

Sementara jika melihat lebih jauh, 70 persen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak melakukan penjualan melalui di platform digital, artinya masih berjualan secara liar di media sosial.

"Jangan sampai tidak tepat sasaran mensubsidi produk impor dan juga platformnya," jelasnya dalam webinar Pemulihan Ekonomi untuk Sektor UMKM Nasional, secara virtual, Rabu (28/4/2021)

Bima menekankan kewaspadan itu perlu dilakukan bukan berarti pemerintah anti terhadap produk-produk asing. Karena ketika ada kebijakan pemberian subsidi ongkos kirim, maka yang perlu mendapatkan perhatian lebih adalah produk-produk dalam negeri.

"Contoh kasus di Yogyakarta, sudah diuji coba tahun 2020 subsidi ongkos kirim, hanya kepada UMKM binaan Pemda Yogyakarta. Kepada siapa kerjasamanya? kepada transportasi online gojek dan grab. Efektif gak? efektif karena tepat sasaran langsung kepada UMKM yang datanya ada di pemerintah," jelasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: