Per 16 April 2021, Realisasi PEN Capai Rp 134,7 Triliun

20151101-Penyimpanan Uang-Jakarta — Tumpukan uang di ruang penyimpanan uang BNI, Jakarta, Senin (2/11/2015). Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat jumlah rekening simpanan dengan nilai di atas Rp2 M pada bulan September mengalami peningkatan . (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu mencatat, realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp 134,07 triliun hingga posisi per 16 April 2021. Angka tersebut baru mencapai 19,2 persen dari total anggaran sebesar Rp 699,43 triliun.

"Ini realisasi sementara PEN Rp134,07 triliun," terangnya dalam acara Lecture Series ke-6 bertajuk Pemulihan Ekonomi dari Pandemi Covid-19: Telaah Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi, Kamis (29/4).

Dalam bahan paparannya, untuk realisasi anggaran sektor Kesehatan sebesar Rp18,59 triliun atau 11 persen dari total pagu Rp175,52 triliun. Anggaran digunakan untuk diagnostic testing dan tracing, biaya perawatan 99 ribu pasien, insentif tenaga kesehatan, komunikasi dan kampanye 3M 3T dan Vaksinasi, bantuan iuran JKN untuk 17,96 juta orang, serta insentif perpajakan kesehatan termasuk PPN dan Bea Masuk Vaksin.

Sementara untuk sektor Perlindungan Sosial penyerapannya sudah mencapai Rp47,92 triliun atau 32 persen dari total pagu sebanyak Rp150,88 triliun.

Anggaran digunakan untuk program PKH terhadap 9,7 juta KPM, kartu sembako terhadap 15,94 juta KPM, bansos tunai terhadap 9,59 juta KPM, BLT dana desa terhadap 2,45 juta KPM, kartu prakerja terhadap 2,4 juta peserta, hingga bantuan kuota internet kepada 26,99 juta peserta dan tenaga pendidik.

Lalu, Program Prioritas mencapai Rp14,9 triliun atau 12 persen dari total pagu yang disiapkan Rp125,17 triliun. Realisasi ini digunakan untuk program padat karya yang telah menciptakan 272 ribu tenaga kerja, kemudian untuk mendukung pemulihan sektor pariwisata, ketahanan pangan, ICT, dan pengembangan kawasan industri.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Di masa pandemi Covid-19 yang masih belum pasti kapan berakhir, para pelaku usaha dituntut untuk memutar otak dalam menjalankan bisnisnya, agar mampu terus bertahan. Hal ini juga berlaku bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

2 dari 2 halaman

Dukungan UMKM

FOTO: Mengunjungi Pameran Produk UMKM dalam Program Bangga Buatan Indonesia — Pengunjung memilih produk UMKM pada acara In Store Promotion di Mal Kota Kasablanka, Jakarta, Rabu (18/11/2020). Pemerintah mendorong sektor UMKM sebagai tindak lanjut dari program Bangga Buatan Indonesia. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sedangkan untuk dukungan UMKM dan Korporasi, realisasinya adalah Rp37,71 triliun atau 20 persen dari total pagu sebesar Rp191,13 triliun.

Realisasi ini digunakan untuk program BPUM kepada 6,6 juta usaha, IJP UMKM untuk KMK dijamin sebesar Rp6,82 triliun, IJP Korporasi untuk KMK dijamin sebesar Rp19 miliar, dan Penempatan Dana pada bank dengan total penyaluran kredit mencapai Rp359,99 triliun kepada 5,05 juta debitur.

Terakhir, realisasi untuk insentif usaha sebesar Rp14,95 triliun atau 26 persen dari total pagu yang disediakan Rp56,72 triliun. Realisasi ini digunakan untuk insentif usaha dalam bentuk insentif perpajakan PPh21 untuk 88.235 pekerja, PPh Final UMKM 248.275 wajib pajak UMKM, PPh 22 Impor untuk 14.877 wajib pajak, dan PPh 25 untuk 63.530 wajib pajak, PPN yang pengembaliannya didahulukan untuk 367 wajib pajak, hingga penurunan tarif PPh Badan yang dapat dimanfaatkan seluruh WP Badan.

BKF
Organisasi
BKF adalah singkatan dari Badan Kebijakan Fiskal.
Lihat Selengkapnya
BKF
Vaksinasi
Obat
Vaksinasi adalah proses pemberian vaksin ke dalam tubuh.
Lihat Selengkapnya
Vaksinasi
Dana PEN
Anggaran PEN
pemulihan ekonomi