Pencairan THR 2021 untuk PNS, TNI, Polri dan Pensiunan Capai Rp 13,7 Triliun

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021.

PP tersebut berisi ketentuan dan petunjuk teknis pemberian THR dan gaji ke-13 bagi para ASN. Mengutip dokumen PP 63/2021, Jumat (30/4/2021), terdapat beberapa komponen pemberian THR dan gaji ke-13.

Dalam pasal 6 ayat 1 tertulis, penyaluran THR dan gaji ke-13 meliputi pemberian gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sesuai jabatan/pangkatnya.

Penerima THR dan gaji ke-13 terdiri dari beberapa pihak, sebagaimana tertuang di pasal 3 dan 4:

- Aparatur Negara, meliputi PNS dan Calon

- PNS, PPPK, prajurit TNI dan Polri dan pejabat negara

- Wakil menteri

- Staf Khusus di Kementerian/Lembaga

- Dewan Pengawas KPK

- Pimpinan dan Anggota DPRD

- Hakim Ad hoc

- Pimpinan dan Anggota Lembaga Non struktural

- Pimpinan BLU/BLUD

- Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik

- Pejabat yang hak keuangan atau hak administratifnya setara dengan Menteri, Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator atau Pengawas

- Pegawai Non ASN

- CPNS

- Pensiunan

- Penerima Tunjangan.

Dalam pasal 10, disebutkan beberapa komponen yang tidak termasuk ke dalam THR dan gaji ke-13, yaitu tunjangan kinerja, tunjangan kinerja daerah, tambahan penghasilan pegawai, insentif kinerja, insentif kerja, tunjangan pengelolaan arsip.

Kemudian, tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan kompensasi, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus gugur dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS juga tidak termasuk komponen THR dan gaji ke-13.

Selain itu, beberapa komponen yang tidak termasuk juga mencakup tunjangan khusus, tunjangan pengabdian, tunjangan operasi pengamanan, tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri, tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan Perundang-undangan atau peraturan instansi pemerintah dan tunjangan dengan sebutan lain.