Belanja Tak Optimal, Pemerintah Pusat Bakal Tahan Transfer ke Daerah

IHSG Berakhir Bertahan di Zona Hijau — Petugas menata tumpukan uang kertas di Cash Center Bank BNI di Jakarta, Kamis (6/7). Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada sesi I perdagangan hari ini masih tumbang di kisaran level Rp13.380/USD. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengoptimalkan belanja daerah. Jika masih juga tidak ada perubahan, maka pemerintah pusat berencana menahan transfer dana ke daerah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengatakan sebanyak Rp 182 triliun dana daerah ada di bank. Padahal, dana tersebut seharusnya segera dibelanjakan untuk membantu pemulihan ekonomi nasional. Hal serupa juga disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Pajak Derah kecil, Pemda Sangat Bergantung Transfer Daerah

Menurut Tito, untuk mengatasi masalah ini maka Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri akan berkoordinasi dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, untuk mengetahui daerah-daerah yang dimaksud. Selain itu, juga akan dicari tahu penyebab menumpuknya transfer dana dari pemerintah pusat tersebut.

Pemda, kata Tito, seharusnya memiliki target setiap triwulan mengenai berapa persen yang mau dibelanjakan. Dana daerah jangan ditimbun, dan kemudian baru digunakan pada akhir tahun.

"Kalau memang sampai mungkin tidak ada yang bergerak dananya, artinya belanjanya tidak turun. Maka saya minta ke Ibu Menkeu, kita nanti pakai transfer berbasis kinerja. Jadi kalau ternyata belanjanya tidak bergerak, lebih baik transfernya ditahan dahulu supaya dibelanjakan terlebih dahulu," kata Tito dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2021 pada Rabu (4/5/2021).

Melalui sistem transfer berbasis kinerja, katanya, pemerintah baru akan mentransfer dana ke daerah jika dana yang ada sudah berkurang.

"Kalau belanja daerah ditumpuk dan masih banyak, kemudian ditransfer lalu disimpan lagi. Ini masukan untuk Ibu Menkeu, nanti datanya kami bersama pak dirjen akan melihat daerah-daerah yang anggarannya tidak bergerak," jelasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo menyoroti pertumbuhan ekonomi positif sebesar 5,15%, inflasi terkendali dibawah 3,5%.

2 dari 2 halaman

Capai Pertumbuhan Ekonomi

FOTO: Indonesia Dipastikan Alami Resesi — Warga berada di sekitar Spot Budaya Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (5/11/2020). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 minus 3,49 persen, Indonesia dipastikan resesi karena pertumbuhan ekonomi dua kali mengalami minus. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Tito menambahkan, Indonesia akan bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi 7 persen pada kuartal II 2021 jika pemerintah pusat dan Pemda bergerak bersama.

Oleh karena itu, ia menekankan Pemda untuk membelanjakan anggaran yang ada, terutama untuk belanja modal yang langsung ke masyarakat seperti untuk pendidikan dan kesehatan.

"Sekali lagi penekanannya di kuartal II 2021, rekan-rekan tolong di daerah belanjakan anggarannya. Mohon juga proporsi belanja, hampir semua daerah itu proporsi belanja modalnya kecil," kata Tito.