Pandemi Masih Melanda, UMKM Wajib Masuk Ekosistem Digital Biar Tak Gulung Tikar

Ketua Kadin DKI Jakart Diana Dewi mengatakan, keberadaan UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian. Dengan jumlahnya yang mencapai 64 juta, UMKM telah berkontribusi sebesar 63 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap 96,99 persen tenaga kerja.

Meski demikian, dari sekian banyak UMKM tersebut, hanya ada sekitar 8 juta UMKM yang memiliki dan menggunakan platform digital. Akibatnya, tak sedikit UMKM yang harus tumbang akibat pandemi.

Ia mengatakan, pandemi Covid-19 memang memiliki efek yang luar biasa. Pembatasan kegiatan masyarakat menurunkan konsumsi masyarakat secara signifikan. Perilaku konsumen pun berubah dengan lebih banyak bertransaksi secara digital.

"Banyak UMKM "TKO" di ronde pertama pandemi. Dari pengamatan kami, beberapa UMKM yang dapat bertahan adalah yang mampu beradaptasi terhadap perubahan perilaku masyarakat dan dan memasuki ekosistem digital," ujar Diana Dewi.

Hal yang lebih menarik lagi, kata dia, ada sebanyak 93 persen masyarakat yang selalu mencari produk melalui mesin penelusur secara daring. Dengan potensi ini, saya yakin ekosistem digital Indonesia akan semakin berkembang dan dapat berkontribusi lebih besar bagi bangsa.

"Jadi, untuk membuat UMKM kita naik kelas, kita harus membimbigng mereka untuk go digital. Strategi ini juga paling mumpuni untuk membangkitkan kembali UMUM di masa pandemi dan mengembalikan UMKM sebagai tulang puggung perekonomian," katanya.

Digitalisasi UMKM juga menjadi salah satu fokus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menanggulangi dampak ekonomi yang ditimbulkan pandemi Covid-19. Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (Dinas KPKP) Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan, Pemprov DKI menjalankan program bernama digitalisasi Jakpreneur dan Dinas KPKP merupakan salah satu dari tujuh dinas pengampu Jakpreneur.

Wanita yang akrab disapa Elly itu menyampaikan, jumlah Jakpreneur binaan Dinas DPKP mencapai 7.387 orang. Adapun pada tahun berjalan saat ini, jumlahnya sebanyak 3.171 orang

Jakpreneur binaan juga didorong untuk masuk ke sistem E-Order yang dibuat Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI. Ia menjelaskan, E-order adalah pasar online-nya UMKM Provinsi DKI Jakarta.

Lewat E-Order, UMKM bisa mendapat akses untuk mempromosikan produk barang/jasanya. SKPD/UKPD juga dapat memesan barang/jasa langsung ke UMKM. "Sudah ada sekitar 150 Jakpreneur binaan yang sudah bergabung pada sistem E-Order," katanya.

Sementara itu Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino yang turut hadir dalam webinar menyampaikan, DPRD DKI juga telah melakukan berbagai hal untuk membantu pengembangan UMKM DKI Jakarta. "Salah satu program itu adalah Jakwifi," katanya.

Selain itu, ada juga program Jakpreneur kolaboratif dengan menggandeng perusahaan swasta, startup dalam pengembangan ekonomi digital.

Kemudian, ada program bernama ‘Monas 25 Jakpreneur’ dan penyaluran kredit program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui rekening Bank DKI guna memberikan manfaat kepada para pelaku UMKM sebagai tambahan modal kerja maupun investasi. Pada periode September 2020, terdapat 153 UMKM yang akan tergabung dalam proses pengajuan kredit modal kerja dengan total penyaluran dana sebesar Rp 38,8 miliar.

Ia berharap pemerintah terus melakukan program yang berpihak kepada UMKM, salah satunya adalah akses terhadap lembaga keuangan. "Saat ini aksesibilitas UMKM ke lembaga keuangan masih rendah," katanya.

Wibi juga mendorong adanya Peraturan Daerah mengenai Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Selain itu,mendorong Pemprov DKI Jakarta agar menciptakan platform e-commerce mandiri dalam kegiatan pemasaran, sehingga dapat menciptakan marketplace sendiri yang tidak bergantung dengan pihak swasta untuk memasarkan hasil dari produk-produk yang diproduksi oleh UMKM hasil binaan Pemprov DKI Jakarta.

"Sehingga, kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan binaan UMKM Pemprov DKI Jakarta dapat menghasilkan peningkatan perekonomian daerah," katanya.