Menhub Minta Kepala Daerah Waspadai Potensi Kepadatan di Kawasan Aglomerasi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meminta kepada seluruh kepala daerah di kawasan aglomerasi seperti Jabodetabek untuk mewaspadai pergerakan mudik, yang akan mencapai masa puncak pada Sabtu dan Minggu (15-16 Mei 2021).

Permintaan itu disalurkannya setelah melihat pergerakan masyarakat yang padat di H+1 Lebaran pada Jumat, 14 Mei 2021. Seperti di Pelabuhan Kali Adem Muara Angke, Jakarta, yang pagi hari ini saja sudah mengangkut 1.760 orang ke arah Kepulauan Seribu.

"Saya minta tambah rapid antigen dan petugasnya. Tapi bisa dibayangkan mereka relatif banyak bergerak di kapal-kapal itu. Itu harus dilakukan satu pengelolaan yang lebih baik," imbuh Menhub Budi Karya di Stasiun Manggarai, Jakarta, Jumat (14/5/2021).

Tempat kedua yang ia kunjungi dan terjadi kepadatan yakni di Stasiun Manggarai. Menurut catatan yang dibacakan Menhub, ada sebanyak 200 ribu pergerakan orang per harinya selama 3-4 hari terakhir. Jumlah itu akan bertambah menjadi sekitar 300-400 ribu pergerakan pada masa puncak mudik lokal, yang diperkirakan terjadi mulai Sabtu, 15 Mei 2021.

"Saya minta KCI (PT Kereta Commuter Indonesia) lebih profesional awasi pergerakan aglomerasi. Ini pelajaran mahal, banyak orang tak terkontrol. Sekali lagi saya minta KCI laksanakan lebih baik dan profesional," tegurnya.

Menurut dia, apa yang terjadi di Pelabuhan Kali Adem dan Stasiun Manggarai merupakan pertanda pergerakan mudik lokal belum bisa terkendali dengan baik.

Oleh karena itu, ia turut meminta tiap kepala daerah di kawasan aglomerasi untuk memetakan titik-titik rawan kepadatan selama akhir pekan nanti. 

"Pelajaran dari Kali Adem dan Manggarai, kepala daerah yang kelola aglomerasi bisa petakan potensi kepadatan yang terjadi. Di Kali Adem dan Manggarai itu sudah terjadi. Ini jadi satu penyebab terjadinya penularan (Covid-19)," ungkapnya.

Menhub Budi Karya Sumadi mengingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan di sektor transportasi terutama di kawasan aglomerasi. "Presiden instruksikan, peniadaan mudik memang dilakukan, aglomerasi diperbolehkan. Tapi bukan berarti kita biarkan prokes tidak berjalan baik. Kerumuman terjadi karena jumlah penumpang tidak dikelola dengan baik," ujar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini