Waspada, Tarif PPN Naik Bisa Picu PHK Massal

Sejumlah pencari kerja memadati arena Job Fair di kawasan Jakarta, Rabu (27/11/2019). Job Fair tersebut digelar dengan menawarkan lowongan berbagai sektor untuk mengurangi angka pengangguran. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengkritisi rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2022 mendatang. Kebijakan tersebut bahkan dianggap dapat berdampak terhadap banyaknya aksi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perdagangan Benny Soetrisno menilai, tarif PPN yang naik jadi 15 persen jelas akan menekan angka penjualan lantaran akibat adanya penurunan daya beli masyarakat.

"Kalau PPN dinaikan akan mendongkrak harga jual sekaligus menurunkan volume penjualan, serta akan berimbas pada volume produksi menurun," kata Benny kepada Liputan6.com, Selasa (18/5/2021).

Buntutnya, dia mengutarakan, tarif PPN yang melonjak tersebut secara tidak langsung bakal berdampak terhadap aksi PHK oleh sejumlah perusahaan di bidang perdagangan.

"Imbas pada volume produksi menurun atau utilisasi kapasitas terpasang turun, mengakibatkan pengurangan tenaga kerja," terang Benny.

Benny lantas mengimbau pemerintah agar tidak terlalu terburu-buru mewacanakan kenaikan tarif PPN, meski implementasinya baru akan dilakukan tahun depan. Sebab, pandemi Covid-19 sejauh ini masih belum bisa diprediksi kapan akan benar-benar berakhir.

"Belum ada satu yang bisa bilang kapan berhentinya Covid-19. Sepanjang masih ada ancaman Covid-19 saya kira insentif ekonomi juga terbatas," ujar Benny.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Virus Corona membawa dampak yang banyak terhadap negara-negara yang ada di dunia. Salah satunya adalah peningkatan pengangguran yang terjadi.

2 dari 2 halaman

Rencana Kenaikan Tarif PPN Jadi Blunder di Masa Pemulihan Ekonomi

Ilustrasi Pajak (2) — Ilustrasi Pajak (Liputan6.com/Andri Wiranuari)

Pemerintah berencana menaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 15 persen pada 2022 mendatang. Kenaikan tarif pajak ini disebut-sebut untuk mendorong target penerimaan negara melalui pajak pada tahun depan.

Namun, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, wacana kenaikan tarif PPN ini seolah bertentangan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang kini marak digaungkan pemerintah.

"Kebijakan kenaikan tarif PPN sepertinya blunder bagi pemulihan ekonomi. Sekarang kan sedang tahap konsumsi bangkit, kepercayaan mulai berangsur mencapai optimisme, tapi pemerintah sudah keburu mau naikan PPN," ujarnya kepada Liputan6.com, Selasa (18/5/2021).

"Itu jelas tidak sinkron dengan kebijakan PEN. Biarkan dulu konsumsi tumbuh solid bukan hanya saat lebaran tapi paska lebaran di kuartal ke III dan ke IV," tegas Bhima.

Di sisi lain, Bhima menambahkan, tujuan pemerintah mempertinggi tarif PPN guna megatasi ketimpangan di level wajib pajak. Tapi beberapa waktu lalu, pemerintah baru saja bagi bagi diskon pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk beli mobil yang notabene konsumsi kelas menengah ke atas.

"Banyak kebijakan yang kontradiksi. Menjadi membingungkan bagi pelaku usaha termasuk UMKM," sebut Bhima.

Pajak
Sistem Operasi
Pajak adalah pungutan yang diwajib dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah.
Lihat Selengkapnya
Pajak
PPN
Bisnis
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa.
Lihat Selengkapnya
PPN
Pengangguran
Publik
Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja atau bisa disebut dengan tunakarya.
Lihat Selengkapnya
Pengangguran
Kadin
Organisasi
Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Indonesia adalah organisasi pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang perekonomian.
Lihat Selengkapnya
Kadin
Pengusaha
Tokoh
Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan usaha perdagangan.
Lihat Selengkapnya
Pengusaha