Kemenperin Bantah Rencana Perluas PPnBM Mobil Baru 3.000 Cc

Pembiayaan Mobil Bekas Tak Takut Subsidi Pajak Mobil Baru — Pedagang melakukan perawatan pada mobil bekas yang dijualnya di bursa mobil bekas sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta, Jumat (26/3/2021). Perusahaan pembiayaan dengan segmen kredit mobil bekas tak terlalu khawatir mengenai dampak kebijakan subsidi pajak mobil baru. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membantah adanya kabar terkait rencana pemerintah untuk memperluas insentif Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM-DTP) kendaraan bermotor mobil dengan kapasitas silinder mesin 3.000 cc ke atas pada Oktober mendatang.

Hal ini disampaikan langsung oleh Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika Kemenperin, Taufiek Bawazier.

"Saya rasa tidak ada. Kami tidak menghitung itu," tegas dia kepada Merdeka.com, Rabu (19/5/2021).

Taufiek mengungkapkan, sejauh ini pihaknya belum menerima informasi resmi terkait rencana memperluas insentif PPnBM-DTP terhadap mobil dengan kapasitas silinder mesin 3.000 cc ke atas.

Untuk itu, pihaknya memastikan kabar tersebut tidak benar. Mengingat sumber yang dikeluarkan tidak jelas.

"Tidak ada (penambahan kapasitas PPnBM), karena dari mana infonya Mas," tekannya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kementerian Keuangan bersiap merilis kebijakan penurunan tarif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah untuk kendaraan bermotor. Kebijakan didukung sejumlah badan keuangan seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan lewa...

2 dari 2 halaman

Diskon Pajak Mobil Baru Tak Mampu Dorong Angka Konsumsi Masyarakat

Berbagai kebijakan pemerintah untuk mendorong konsumsi masyarakat sepanjang awal 2021 belum menunjukkan hasil signifikan. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad.

Ia menjelaskan, salah satu insentif yang tidak terlalu memberikan dampak bagi konsumsi rumah tangga adalah pembebasan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Di mana insentif ini sudah digulirkan sejak awal tahun.

"Jadi beberapa insentif perlu dipertanyakan. Pertama untuk kelompok menengah ke atas ternyata tidak mendorong konsumsi jauh lebih tinggi. Terutama sejak pembebasan PPnBM selama 3 bulan di awal tahun kemarin itu," ujar Tauhid dalam diskusi daring, Jakarta, Rabu (5/5/2021).

Tauhid menjelaskan, konsumsi Rumah Tangga (RT) belum menunjukkan kinerja positif. Bahkan, daya beli masyarakat tercatat masih melemah bahkan jika dibandingkan setelah dan sebelum pandemi Covid.

"Daya beli kita itu masih rendah, begitu ya. Ini bahkan lebih lebih rendah dibandingkan kondisi sebelum Covid. Tapi kalau kita lihat dulu sebelum Covid pada bulan Maret itu masih mencapai 2,62 bahkan hampir 3 begitu inflasi kita ini salah satu indikator mengukur daya beli," jelasnya.

Hingga kini, Tauhid menilai, konsumsi masyarakat jauh lebih buruk. Sebab, masyarakat masih cukup pesimis terhadap kondisi ekonomi. "Konsumsi masyarakat meskipun memang ada perbaikan di bulan Maret tapi secara umum, konsumen terlihat dengan indeks keyakinan mereka, masih pesimis," tandasnya.

Tersapu Banjir Bandang di Spanyol, Puluhan Mobil Tertumpuk Tutupi Ruas Jalan

kemenperin
Organisasi
Kemenperin atau Kementerian Perindustrian adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan perindustrian.
Lihat Selengkapnya
kemenperin
PPnBM
Bisnis
PPnBM adalah singkatan dari Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
Lihat Selengkapnya
PPnBM
Kementerian Perindustrian
mobil