Simak Rincian Asumsi Makro RAPBN 2022 yang Diusulkan Pemerintah ke DPR

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan kerangka kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) tahun 2022 dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (20/5/2021).

Sri Mulyani mengatakan, tema kebijakan fiskal yang ditetapkan untuk tahun depan ialah Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.

"Dokumen ini akan digunakan sebagai bahan Pembicaraan Pendahuluan dalam penyusunan RAPBN Tahun 2022," ujar Sri Mulyani di hadapan anggota DPR.

Meski di tengah situasi yang tidak pasti, Sri Mulyani mewanti-wanti agar pemerintah merancang kebijakan fiskal yang fleksibel dan responsif namun tetap akuntabel dan hati-hati.

Memang, sejak pandemi Covid-19 melanda, Indonesia merasakan keterpurukan ekonomi yang besar dan berdampak terhadap masyarakat, dimana kerugian negara mencapai Rp 1.356 triliun.

"Sebagian aktivitas ekonomi harus terhenti. Akibatnya, perekonomian Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi 2,1 persen, jauh lebih rendah dari target sebelumnya 5,3 persen," kata Sri Mulyani.

Untuk itu, Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) disusun untuk menangani dampak pandemi dengan sangat cepat, responsif dan komprehensif.

Realisasi PEN 2020 mencapai Rp 579,8 triliun dan dan PEN berhasil memperkuat sistem kesehatan di dalam menangani pasien Covid-19, memberikan perlindungan sosial pada puluhan juta rumah tangga yang rentan dan miskin dan membantu puluhan juta UMKM dan koperasi sehingga mampu bertahan.

"Program PEN juga sangat vital dalam mendukung korporasi dan pemda serta sektor yang terdampak pandemi," kata Sri Mulyani.