Pengampunan Pajak Tax Amnesty Jilid II Belum Tentu Jadi Solusi Kerek Devisa Negara

Menurutnya, kegagalan tax amnesty pertama juga bisa dilihat dari segi dampak terhadap ratio penerimaan pajak tahun berikutnya, yaitu pada 2017 justru turun menjadi 9,89 persen dibandingkan 2016 sebesar 10,36 persen.

"Bagaimana tahun 2020 turun menjadi 7,9 persen, walaupun proyeksi tax ratio 2021 akan naik 8,18 persen," kata Kamrussamad.

Oleh sebab itu, ia menyarankan pemerintah untuk melakukan reformasi fundamental regulasi perpajakan secara sungguh-sungguh dan menyeluruh, dibanding mengadakan tax amnesty jilid II.

"Bangun kepercayaan WP dengan memberikan jaminan zero korupsi diperpajakan. Berani mengambil tindakan dengan berhentikan pejabat korup sampai dua tingkat di atasnya dan dua tingkat ke bawah," ujarnya.

Selanjutnya, Kamrussamad menekankanpengoptimalan penggalian potensi pajak penghasilan (PPh) Pasal 25, 29 dan Pasal 23 untuk barang impor dan konsultan ssing dalam pembangunan infrastruktur.

"Implementasikan kesepakatan pertukaran data otomatis yang sdh diteken antar negara melalui AEoI (Automatic Exchange of Information) untuk mengejar WP di luar negeri," jelasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta DPR untuk merevisi Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan tata cara perpajakan.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Airlangga menyebutkan, dalam permintaan revisi tersebut, salah satu poin pembahasannya ialah pengampunan pajak atau tax amnesty.

"Yang diatur memang ada di dalamnya PPN, termasuk PPh orang per orang, pengurangan tarif PPh Badan dan terkait PPN barang/jasa, PPnBM, UU Cukai, dan terkait carbon tax, lalu ada terkait dengan pengampunan pajak," ujar Airlangga dalam konferensi pers, Rabu (19/5/2021).

Lanjut Airlangga, tax amnesty jilid II tersebut diharapkan segera disetujui oleh DPR karena masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2021.

Aturan ini nantinya akan disusun dengan lebih luas dan fleksibel dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi. Untuk detailnya, kata Airlangga, akan mengikuti pembahasan di parlemen.

"Jadi memang ada beberapa yang akan dibahas, hasilnya kami tunggu pembahasan dengan DPR. Bapak Presiden sudah kirim surat ke DPR untuk membahas hal ini," kata Airlangga.