Sukses

Work From Bali, PNS Dilarang Bawa Keluarga

Program Work From Bali yang dicanangkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) untuk kementerian di bawah koordinasinya.

Hari Pertama Masuk, PNS DKI Jakarta Langsung Aktif Bekerja
Perbesar
Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta melakukan tugas dinasnya di Balaikota, Jakarta, Senin (10/6/2019). PNS kembali berdinas di masing-masing instansinya pada hari pertama kerja usai libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Vinsensius Jemadu, mengungkapkan rencana implementasi program Work From Home. Salah satu rencana ketentuan dalam program ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang mengajak keluarga.

"Kami rekomendasikan supaya keluarga tidak diikutsertakan supaya betul-betul bisa membatasi jumlah, dan kita bisa mengawasi dengan baik tentang protokol kesehatannya," kata Vinsensius pada Sabtu (22/5/2021).

Kemenparekraf sangat mendukung program Work From Bali yang dicanangkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) untuk kementerian di bawah koordinasinya. Menurut Vinsensius, kementerian di bawah komando Sandiaga Uno itu akan segera menggelar rapat internal untuk menentukan beberapa prosedur operasi standar (SOP) program ini, dengan catatan menjalankan prokes dengan sangat ketat.

Lebih lanjut, ia menyoroti soal kuota PNS kementerian yang bisa bekerja dari Bali. Jumlahnya kemungkinan adalah 25 persen dari total 50 persen PNS yang melakukan Work From Office (WFO) saat ini. Mengenai hal ini, kata Vinsensius, diperlukan suatu kebijakan untuk mengatur jumlah kuota.

"Kami mengusulkan saat ini kalau kita lihat WFO itu sekitar 50 persen, kalau itu bisa dibagi dua yaitu 25 persen yang WFO dan 25 persen Work From Bali, dengan memaksimalkan anggaran yang ada, saya kira itu setidaknya bisa membantu mengisi tingkat okupansi hotel-hotel di Bali. Dan ujungnya saya kira bisa membangkitkna perekonomian di Bali," jelasnya.

Jenis pekerjaan untuk Work From Bali diharapkan yang bersifat kesekretariatan. Penerapan program ini sekaligus akan mendorong rapat secara hybrid di lingkungan kementerian.

"Kami mengusulkan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya kesekretariatan, dan juga rapat-rapat itu sebaiknya memang dikerjakan atau dikontrol dari Bali. Rapat kalau dilaksanakan secara hybrid, offline di Bali, sedangkan selebihnya lewat zoom. Ini yang kita lagi pikirkan," ungkap Vinsensius.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Dampak merebaknya virus corona makin terasa bagi industri pariwisata di Bali. Angka hunian hotel di Bali turun hingga 45%, seiring dengan berkurangnya jumlah wisatawan dari China.

2 dari 3 halaman

Terbongkar, Alasan Menko Luhut Ajak PNS Work From Bali

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan
Perbesar
Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berbicara hubungan Jokowi dan Prabowo di kediamannya, di Jakarta, Kamis (30/5/2019). (Liputan6.com/Putu Merta Surya Putra)

Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves, Odo R.M. Manuhutu, mengungkapkan kondisi perekonomian Bali yang masih tertekan menjadi salah satu alasan utama menggulirkan rencana Work From Bali.

Program ini akan diimplementasikan di Kemenko Marves yang dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan dan kementerian di bawah koordinasinya.

Odo mengungkapkan rencana Work From Bali ini sudah dibahas sejak beberapa bulan lalu. Program ini disebut bukan satu-satunya upaya pemerintah untuk mengembalikan perekonomian Bali seperti sedia kala pasca pandemi Covid-19.

"Yang ingin dijaga keseimbanganya adalah penanganan Covid-19 dan juga pertumbuhan ekonominya," kata Odo dalam konferensi pers pada Sabtu (22/5/2021).

Mengutip data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Odo mengatakan bahwa proses vaksinasi yang paling cepat dan tinggi di Indonesia adalah di Bali. Hal ini sengaja dilakukan oleh pemerintah agar bisa menimbulkan rasa percaya bahwa Bali sebagai destinasi wisata merupakan tempat yang aman untuk berkunjung.

Setelah upaya menumbuhkan kepercayaan wisata di Bali, pemerintah pun menguatkannya dengan program Work From Home. Perekonomian Bali selama pandemi Covid-19 disebut sangat tertekan.

"Kita lihat bahwa terjadi kontraksi yang cukup dalam di Bali 9,35 persen. Triwulan pertama juga masih terkontraksi, artinya terjadi penurunan aktivitas ekonomi," jelas Odo.

Banyak hotel di Bali beroperasi dengan hanya kapasitas berkisar 8 hingga 10 persen. Tingkat okupansi 10 persen tersebut pada dasarnya tidak cukup untuk membayar gaji karyawan, bayar listrik, dan juga melakukan maintenance.

Sebuah hotel untuk bisa membayar maintenance, paling tidak tingkat okupansinya harus 30 sampai 40 persen. 

3 dari 3 halaman

Pegawai Hotel di Bali Tak Bekerja Berbulan-bulan

Sambut New Normal, Begini Protokol Kesehatan WHO yang Berlaku di Hotel Bali
Perbesar
Mulia Bali siap menyambut new normal dengan sejumlah protokol kesehatan WHO. Seperti apa pelaksanaannya? (Foto: Mulia Bali)

Berdasarkan pengalamannya, ada seorang pegawai hotel yang tidak bekerja selama empat bulan dan hanya mengandalkan uang tabungan untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Begitu pemerintah melakukan kegiatan di hotel tersebut, okupansi hotel naik hingga 50 persen dan pegawai tersebut direkrut kembali.

Oleh sebab itu, program Work From Bali pun dinilai akan bisa membantu menyelamatkan sektor pariwisata Bali. Hal ini sangat penting karenatulang punggung dari perekonomian Bali adalah pariwisata dengan kontribusi sekira 56 persen.

"Tulang punggung dari pariwisata adalah akomodasi dan akomodasi di Bali terdapat 140 ribu kamar. Bayangkan kalau itu semua hanya terisi kurang dari 10 persen. Artinya, banyak teman-teman tenaga kerja di Bali yang tidak bekerja selama 10 sampai 14 bulan," ungkapnya.