Sri Mulyani Bongkar Penyebab PNS Bisa Terjerat Korupsi

Menteri Kuangan, Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pihkanya sudah melakukan berbagai aksi untuk mencegah korupsi dari sisi penerimaan negara. Berbagai regulasi dan kebijakan pun terus dilakukan, salah satunya lewat integrasi kouta impor.

Dia mengatakan, untuk mengintegrasi kouta impor pihaknya memanfaatkan data importasi yang sudah ada. Hal tersebut dilakukan di dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan pengawasan kegiatan importasi serta kepatuhannya.

"Juga kami terus melakukan reformasi di bidang logistik nasional untuk meningkatkan kinerja sistem logistik Indonesia agar semakin kompetitif dan tentu tata kelola secara baik di dalam rangka memperbaiki iklim investasi dan daya saing perekonomian Indonesia," kata Sri Mulyani dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022, secara virtual, Selasa (13/4/2021).

Bendahara Negara itu melanjutkan, di dalam penerimaan negara yang bersumber dari pajak, Kementerian Keuangan telah memanfaatkan basis data beneficial owner di dalam rangka menggali potensi penerimaan pajak dan memastikan kepemilikan dari kewajiban pajak.

Kementerian Keuangan juga sudah melakukan peningkatan validitas wajib bayar penerimaan negara bukan pajak mineral dan batubara atau PNBP minerba. Hal tersebut dilakukan di dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor Minerba.

"Juga untuk memastikan kepatuhan dari para wajib pajak di sektor Minerba di dalam memperkuat proses bisnis secara digital," imbuhnya.

Tak hanya itu, dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan, pihaknya juga telah mengembangkan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau korteks. Hal ini dapat diharapkan untuk terus memperkuat institusi pajak menjadi kuat, penuh integritas, dan profesional.

"Dan yang paling penting memberikan pelayanan secara pasti dan mudah bagi para wajib pajak," jelas Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menekankan, dari sisi belanja pencegahan korupsi begitu sangat penting. Sebab itu, Kementerian Keuangan mendorong agar perencanaan anggaran dan terutama pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan dengan landasan tata kelola yang baik, transparan, akuntabel, integrasi dari perencanaan, dan penganggaran dengan berbasis elektronik.

"Kami juga terus mendorong sistem pembayaran secara elektronik di dalam rangka pengadaan barang dan jasa melalui katalog, ini semuanya untuk terus menumbuhkan budaya transparasi keadilan dan juga profesionalitas," tegasnya.

Dia berharap berbagai aksi di atas tersebutdapat mendorong munculnya budaya pencegahan korupsi yang efektif dan efisien. Pencegahan korupsi yang efektif dan efisien tentu akan diterjemahkan dalam kinerja seluruh Kementerian Lembaga dan pemerintah daerah yang semakin baik, transparan, efektif, efisien, bertanggung jawab, dan tentu makin bebas dari korupsi.

"Kami di Kementerian Keuangan akan terus menjaga komitmen di dalam mendukung dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan aksi strategi nasional pencegahan korupsi. Kementerian Keuangan akan terus meningkatkan komunikasi dan menggunakan seluruh jalur dan kebijakan serta interaksi kami di dalam rangka terus meningkatkan kesadaran dari seluruh kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah untuk mengelola keuangan negara secara amanah bertanggung jawab transparan efektif dan tidak koruptif," pungkasnya.

Dwi Aditya Putra

Merdeka.com