Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah hingga April 2021 berada di angka Rp6.527,29 triliun. Posisi utang ini setara dengan 41,18 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Dikutip dari Buku APBN Kita edisi Mei 2021, utang pemerintah ini masih didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 86,74 persen dan pinjaman sebesar 13,26 persen.
Baca Juga
Secara rinci, utang dari SBN tercatat Rp5.661,54 triliun yang terdiri dari SBN domestik Rp4.392,96 triliun dan valas Rp1.268,58 triliun.
Advertisement
Sedangkan utang melalui pinjaman tercatat Rp865,74 triliun. Pinjaman ini terdiri dari pinjaman dalam negeri Rp12,32 triliun dan pinjaman luar negeri Rp853,42 triliun.
Adapun utang dari pinjaman luar negeri ini terdiri dari pinjaman bilateral Rp328,59 triliun, pinjaman multilateral Rp480,81 triliun dan pinjaman dari commercial banks Rp44,02 triliun.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Realisasi Pembiayaan Utang
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi pembiayaan utang mencapai sebesar Rp410,1 triliun selama April 2021 atau setara 34,83 persen dari target Rp1.117,4 triliun. Angka ini naik 80,83 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp Rp 226,8 triliun
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembiayaan utang yang mencapai Rp410,1 triliun berasal dari penarikan utang baru melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp416,7 triliun atau naik 79,90 persen dibandingkan April 2020. Penerbitan SBN ini sudah 34,52 persen dari target dalam APBN 2021 sebesar Rp 1.207,3 triliun.
Bahkan pembiayaan utang juga dipenuhi dari total pembelian lianoleh BI melalui SKB I mencapai Rp108,43 triliun dalam bentuk SUN Rp68,83 triliun dan untuk SBSN mencapai Rp39,6 triliun.
“Penerbitan SBN neto merupakan startegi untuk memanfaatkan momentum pasar keuangan yang masih kondusif dan mengantisipasi dinamika likuiditas,” ujarnya dalam Konferensi Pers APBN Kita, Selasa (25/5).
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
Advertisement