Single Identity Number Pajak Bikin Penerimaan Negara Optimal

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Pajak Periode 2001-2006, Hadi Poernomo menyatakan, penerapan Single Identity Number (SIN) Pajak memberikan solusi konkret dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan.

Sebab, dengan menggunakan konsep link and match SIN Pajak, DJP akan dapat memetakan sektor mana yang belum tersentuh pajak atau celah dalam perpajakan.

"SIN Pajak mampu menyediakan data wajib pajak yang belum membayar kewajiban perpajakannya," ujarnya dalam sebuah diskusi Optimalisasi Penerimaan Pajak Melalui Penerapan SIN Pajak Demi Kemandirian Fisklan Indonesia, Jumat (28/5).

Dia mengatakan uang atau harta baik dari sumber legal maupun ilegal selalu digunakan dalam tiga sektor, yaitu konsumi, investasi, dan tabungan.

Sektor-sektor tersebut wajib memberikan data dan interkoneksi dengan sistem perpajakan. Artinya uang dari sumber legal maupun ilegal tersebut dapat terekam secara utuh dalam SIN Pajak.

Nantinya wajib pajak (WP) yang menghitung pajak dan mengirimkan SPT ke DJP dan SIN Pajak akan memetakan data yang benar dan data yang tidak benar, serta data yang tidak dilaporkan dalam SPT.

Artinya tidak ada harta yang dapat disembunyikan oleh WP. Dengan katalain, WP akan patuh dan jujur melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena tidak adanya celah penghindaran kewajiban perpajakan.

"Dengan optimalisasi penerimaan perpajakan tersebut tentu penerimaan perpajakan akan mencapai target, bahkan akan sangat dimungkinkan akan dapat melebihi target pajak yang telah ditetapkan," jelasnya,

Dengan penerimaan yang melebih target maka imbasnya adalah akan tercipta kemandirian fiskal negara. Sebab itu, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Periode 2009-2014 itu meyakini dengan penerapan SIN Pajak akan membantu optimalisasi penerimaan pajak dan mewujudkan kemandirian fiskal Indonesia.

Seperti diketahui, konsep SIN Pajak sebenarnya dimulai pada 31 Desember 1965 di mana Bung Karno mengeluarkan Perpu 2/1965 mengenai peniadaan rahasia bagi aparat pajak.

Namun, tahun 1983 melalui UU 6/1983 terjadi reformasi perpajakan dengan pemberlakuan Self Assessment System yang memberikan kewenangan wajib pajak (WP) untuk menghitung sendiri mengenai penghasilannya dalam SPT.

Kemudian terjadi adalah, WP merasa mendapatkan kesempatan untuk melakukan manipulasi SPT karena DJP tidak memiliki data pembanding atas SPT tersebut. Sehingga perlu adanya sebuah alat untuk memonitor self assessment system tersebut, menjadi monitored self assessment system.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: