Sandiaga Uno Yakin Work From Bali Dongkrak Okupansi Hotel hingga 30 Persen

Evaluasi Penerapan CHSE di Tempat Wisata Selama Lebaran, Menparekraf Minta Pengertian Masyarakat — Menparekraf Sandiaga Uno dalam Press Weekly Briefing, Selasa, 18 Mei 2021. (dok. Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenparekraf)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, menegaskan Work From Bali merupakan salah satu kebijakan yang diambil pemerintah dalam upaya membangkitkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Diproyeksikannya, kebijakan tersebut dapat meningkatkan angka keterhunian hotel hingga 30 persen.

"(Work from Bali) Ini juga memberikan multiplier effect kepada produk-produk ekonomi kreatif dan UMKM seperti kuliner, suvenir maupun fesyen dan juga kegiatan ekonomi rakyat lainnya hingga 70 persen," kata Sandiaga, Jumat (28/5).

Kemenparekraf/Baparekraf sendiri telah melaksanakan kegiatan work from Bali sejak kuartal pertama 2021. Menurutnya, work from Bali bisa menjadi langkah yang tepat sasaran dan tepat manfaat. Diharapkan dapat membantu masyarakat Bali yang mayoritas menggantungkan lapangan kerjanya di sektor ini.

"Kita juga mendapat nilai tambah yaitu pemandangan yang indah, produktivitas meningkat, dan juga pada saat yang sama kita membantu saudara-saudara kita di Bali," katanya.

Bali merupakan daerah yang paling terdampak akibat pandemi, bahkan hingga saat ini ketika daerah-daerah lain mulai sedikit pulih. Berdasarkan data terakhir BPS terkait perkembangan pariwisata Provinsi Bali pada Februari 2021, tingkat penghunian kamar (TPK) pada Februari 2021 untuk hotel bintang hanya sebesar 8,99 persen atau -2,16 poin secara bulanan dan hotel non bintang 7,70 persen atau tumbuh 1,00 poin secara bulanan.

Untuk itu, lanjut Sandiaga, pihaknya juga akan berupaya melaksanakan sejumlah kegiatan dan event dengan pelaku-pelaku wisata dan ekonomi kreatif di Bali. Tujuannya untuk menggerakkan kembali roda perekonomian di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Pulau Dewata.

"Tidak hanya ASN, pihak swasta juga diarahkan untuk dapat menggelar kegiatan atau pertemuan di daerah termasuk Bali dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin," tukasnya

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Memasuki fase new normal, beberapa kota di Indonesia yang kurva kasus Corona cenderung landai akan disiapkan. Salah satunya new normal pariwisata di Bali akan disiapkan oleh Kemenparekraf.

2 dari 3 halaman

PNS Bakal Work From Bali, Apa Dampaknya Bagi Ekonomi Pulau Dewata?

Melihat Para Turis Berlibur di Pantai Kuta Bali — Turis berjalan di pantai Kuta di pulau pariwisata Indonesia di Bali (4/1). Pantai ini dilengkapi lahan parkir di sepanjang pantai, kamar mandi umum, payung pantai, kios makanan dan minuman, serta tempat penyewaan papan selancar. (AFP Photo/Sony Tunbelaka)

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menilai, ajakan Work from Bali dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan tidak memiliki dampak ekonomi yang besar ke Bali.

Menurutnya, basis ekonomi di Bali adalah pariwisata khususnya wisman. Penurunan tajam wisman hingga minus 100 persen secara tahunan (per Maret 2021) tidak bisa semudah itu diganti lewat rapat kementerian.

"Kalau mau Bali pulih kuncinya pada pengendalian Covid-19 dan pemulihan mobilitas. Bagaimana turis asing datang kalau vaksinasi rate untuk dua dosis masih dibawah 5 persen dari target nasional?" katanya saat dihubungi Liputan6.com, Senin (24/5/2021).

Dari sisi anggaran negara, lanjut Bhima, tidak terjadi orkestrasi kebijakan. Usulan Luhut dinilai bukan kebijakan yang pas karena tidak sejalan dengan pemangkasan anggaran perjalanan dinas tahun 2021.

Adapun pada kuartal I 2021 realisasi anggaran perjalanan dinas dan pertemuan turun dari Rp 4,9 triliun pada kuartal I 2020 menjadi Rp 3,1 triliun atau turun Rp 1,8 triliun setara minus 35,6 persen (year-on-year/yoy).

Menurut Bhima, pemerintah masih kesulitan untuk mengatur defisit APBN yang lebar sehingga perjalanan dinas selayaknya dipangkas. Dari struktur belanja perjalanan dinas juga terdapat alokasi untuk uang saku bagi ASN.

"Jadi dari sisi dampak berganda pun sebenarnya diragukan karena yang menikmati nanti ASN sendiri, alias berputar ke lingkaran pemerintah," kata Bhima.

3 dari 3 halaman

Pemulihan Ekonomi Bali

Menurut Bhima, jika memang niatnya hendak memulihkan ekonomi Bali, sebaiknya seluruh alokasi perjalanan dinas yang masih tersisa langsung diberikan dalam bentuk bantuan subsidi upah ke pekerja pariwisata, atau dalam bentuk stimulus langsung ke pengusaha yang terdampak.

"Itu jauh langsung tepat sasaran. Apalagi acara pemerintah kan biasanya di hotel yang cenderung bintang 3 keatas, sulit mengharapkan UMKM ikut mendapatkan efek belanja perjalanan dinas tersebut," tandasnya.