Sistem Izin Usaha via OSS Berbasis Risiko Batal Diluncurkan 2 Juni 2021

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan, peluncuran sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS) berbasis risiko harus mengalami kemunduran dari target awal 2 Juni 2021.

"Idealnya memang di 2 Juni. Tapi ada satu hal lain yang harus kita clear agar OSS bisa berjalan dengan baik, maka kita undur satu bulan," jelas Bahlil dalam sesi teleconference, Jumat (28/5/2021).

Akselerasi Hilirisasi dan Investasi Jadi Fokus Utama dalam Rapat Konsolidasi Kebijakan Investasi Pusat dan Daerah BKPM
Kementerian Investasi dan Kementrans Bahas Sinergi Pengembangan Ekonomi Kawasan Transmigrasi

Bahlil mengatakan, keputusan tersebut telah dirundingkan dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) beserta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

"Tadi sudah rapat koordinasi dengan Mendagri dan Menko Perekonomian. Kasih kami waktu ya untuk terus tes-tes ini barang. Jangan sampai waktu jalan aturan-aturan lain belum kita lengkapi," tegasnya.

Sebelumnya, Bahlil saat masih menjabat sebagai Kepala BKPM sempat mengumumkan, sistem perizinan berusaha via OSS berbasis risiko akan mulai dikeluarkan pada 2 Juni 2021.

Diterangkannya, penerapan sistem OSS berbasis risiko ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021, yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Bahlil menyatakan, NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) perizinan berusaha berbasis risiko dalam OSS merupakan acuan tunggal bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pelaku usaha.

"Jadi tidak ada lagi acuan-acuan lain dalam implementasi proses perizinan berusaha terkecuali adalah PP Nomor 5 tahun 2021," seru Bahlil.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Jokowi mengaku tak masalah namanya dicatut oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk urusan investasi. Bahkan, Jokowi justru meminta agar Bahlil melayani para investor.

2 dari 2 halaman

Wajib Digunakan

Dia menuturkan, sistem OSS berbasis risiko ini wajib digunakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), hingga badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) dan pelaku usaha.

Menurut dia, implementasi perizinan usaha berbasis risiko dalam OSS ini juga akan menjawab keluh kesah pengusaha seputar sistem perizinan yang berbelit-belit dan membutuhkan biaya besar.

"Jadi ini adalah sebuah jawaban terhadap keluh kesahnya pengusaha yang selama ini yang mengatakan bahwa mengurus izin lama, ketemu sama pejabat susah, biaya mahal, sudah begitu lambat. Konon katanya ini kata versi pengusaha nih," ujar Bahlil.

"Dengan OSS ini bapak/ibu semua yang penting izinnya lengkap saja, syaratnya harus lengkap saja, itu pasti jalan. Jadi tidak perlu lagi minta waktu ketemu ketemu si A, si B, si C dan si D," tandasnya.

Bahlil Lahadalia
Tokoh
Bahlil Lahadalia adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Kabinet Indonesia Maju era Joko Widodo Ma'ruf Amin.
Lihat Selengkapnya
Bahlil Lahadalia
bkpm
Organisasi
BKPM merupakan kependekan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Lihat Selengkapnya
bkpm
Kementerian Investasi
Organisasi
Kementerian Investasi bertugas menangani urusan investasi.
Lihat Selengkapnya
Kementerian Investasi
OSS
Sistem Izin Usaha Terpadu Online