Terbelit Pandemi, DPR Sebut Target Lifting Migas di 2021 Sulit Tercapai

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Nasyirul Falah Amru (Gus Falah) menanyakan terkait target produksi siap jual (lifting) minyak dan gas (migas) kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Gus Falah ingin memastikan apakah peningkatan lifting bisa dilakukan pada 2024.

Politisi PDI Perjuangan itu menyatakan, bisa memahami tidak tercapainya target lifting untuk saat ini. Apalagi, seluruh sektor usaha, termasuk migas masih dibelit oleh pandemi Covid19.

Hal itu diungkapkan Gus Falah pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR dengan Kepala SKK Migas dan 7 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas terbesar, baru-baru ini.

"Jadi kita tak usah muluk-muluk, karena kita semua memahami kondisi sekarang. Tapi paling tidak, ketika tahun 2022 belum ada peningkatan, pada 2024 apakah sudah bisa dilakukan peningkatan lifting," ujar Gus Falah.

Kejujuran dari SKK Migas soal kemampuan peningkatan lifting itu, menurut Gus Falah bisa menjadi pencerahan bagi sektor migas negeri ini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah telah menetapkan PT Pertamina (Persero) sebagai pengelola blok minyak dan gas (migas) Rokan‎ setelah 2021. Keputusan ini merupakan kado pemerintah untuk rakyat Indonesia menjelang hari kemerdekaan ke-73.

2 dari 2 halaman

Pangkas Target

Sehingga, dengan adanya harapan peningkatan target lifting di 2024, seluruh stakeholder di industri migas pun bisa lebih bergairah.

"Dengan begitu, kita bisa memberikan yang terbaik buat negara kita," ujar Gus Falah.

SKK Migas sendiri sudah mengatakan target lifting minyak mentah pada akhir tahun ini akan dipangkas menjadi sebesar 682 ribu barel per hari (bph). Angka ini lebih rendah dari target APBN 2021 yang sebesar 705 ribu bph.

Tak hanya itu, proyeksi produksi dan lifting gas di akhir tahun ini juga mengalami sedikit penurunan dari target APBN 2021, yakni dari 6.638 MMSCFD (juta standar kaki kubik per hari) menjadi 5.527 MMSCFD.